Analisis Penetapan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Wali Aḍhal Perspektif Maslahah (Studi Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu)

Muhammad, Zikri (2026) Analisis Penetapan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Wali Aḍhal Perspektif Maslahah (Studi Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Muhammad Zikri Nim. 2213010010 Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (539kB)
	Text (BAB I) Muhammad Zikri Nim. 2213010010 Bab I.pdf - Published Version Download (559kB)
	Text (BAB III) Muhammad Zikri Nim. 2213010010 Bab III.pdf - Published Version Download (355kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) Muhammad Zikri Nim. 2213010010 Bab V & Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (547kB)
	Text (SKRIPSI FULLTEKS) Muhammad Zikri Nim. 2213010010 Fullteks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta meninjaunya dari perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer berupa penetapan tersebut, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur fikih, dan karya ilmiah terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui content analysis dengan teori legal reasoning dan maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan karena keengganan wali tidak dapat dinilai, sebab tidak ada pihak yang mendengar langsung penolakannya. Syarat “didengar langsung” tidak terdapat dalam Pasal 23 KHI maupun Pasal 13 PMA Nomor 22 Tahun 2024, sehingga merupakan penemuan hukum (rechtsvinding) hakim. Konstruksi ini tepat secara klasifikasi normatif karena wali gaib tidak otomatis berstatus aḍhal, tetapi belum kuat dari sisi pembuktian, karena Surat Keterangan Gaib dan Surat Penolakan KUA tidak dinilai tersendiri, persangkaan tidak digunakan, dan keterangan keluarga yang menghubungi wali tidak didengar. Ditinjau dari Maslahah, penolakan tersebut menjaga keabsahan akad (ibqā’), tetapi belum menghadirkan kepastian status hukum bagi Pemohon (taḥṣīl). Kepentingan Pemohon telah bergeser dari ḥājiyyah menuju Darūriyyah, dan tiga dari enam parameter Maslahah tidak terpenuhi. Penulis menyimpulkan bahwa amar tidak dapat diterima karena error in objecto, disertai penjelasan jalur wali Gaib atau wali hakim, lebih sejalan dengan tujuan syariat. Kata Kunci: wali Aḍhal, wali Gaib, Pertimbangan Hakim, Legal Reasoning,Maslahah

Actions (login required)

View Item