Analisis Yuridis terhadap kewenangan PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT dalam penegakan hukum penataan ruang pada kawasan rawan bencana lembah ANAI PERSPEKTIFSIYASAH DUSTURIYAH

Rizona, Aldo (2026) Analisis Yuridis terhadap kewenangan PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT dalam penegakan hukum penataan ruang pada kawasan rawan bencana lembah ANAI PERSPEKTIFSIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

	Text (HALAMAN AWAL) HALAMAN AWAL ALDO.pdf Download (610kB)
	Text (BAB I) BAB I ALDO.pdf Download (315kB)
	Text (BAB III) BAB III ALDO.pdf Download (330kB)
	Text (BAB V) BAB V DAPUS ALDO.pdf Download (271kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT ALDO.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bangunan pada sempadan Sungai Batang Anai di Lembah Anai, kawasan rawan bencana, yang tetap berdiri meskipun telah dinyatakan melanggar rencana tata ruang. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat, serta bagaimana kewenangan tersebut menurut perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, kewenangan tersebut bersifat atributif, sah, dan tidak mengandung cacat wewenang, sebagaimana dikuatkan putusan pengadilan yang menolak seluruh gugatan; namun ditinjau dari ketiga prinsip tersebut pelaksanaannya belum sepenuhnya terwujud, karena tiga dari delapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak terpenuhi secara utuh, yaitu asas kepastian hukum, kecermatan, dan pelayanan yang baik, yang ketiganya bermuara pada keterlambatan penanganan. Kedua, dari perspektif Siyasah Dusturiyah, arah kebijakan penertiban telah sesuai dengan kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah, tetapi kewajiban hifz an-nafs belum tertunaikan pada saat paling dibutuhkan. Disimpulkan bahwa keabsahan tindakan menurut hukum positif tidak dengan sendirinya berarti tertunaikannya kewajiban ulil amri menurut Siyasah Dusturiyah.

Actions (login required)

View Item