Tanggung Jawab Penyedia Jasa Terhadap Kerusakan Tambahan Dalam Praktik Servis Elektronik Di Kelurahan Ampang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan UU Perlindungan Konsumen

Fadillah, Habi Muhamad (2026) Tanggung Jawab Penyedia Jasa Terhadap Kerusakan Tambahan Dalam Praktik Servis Elektronik Di Kelurahan Ampang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan UU Perlindungan Konsumen. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar isi) HABI MUHAMAD FADILLAH_1913040169_Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (558kB)
	Text (Bab 1) HABI MUHAMAD FADILLAH_1913040169_BAB I.pdf - Published Version Download (473kB)
	Text (Bab 3) HABI MUHAMAD FADILLAH_1913040169_BAB III.pdf - Published Version Download (279kB)
	Text (Bab V dan Daftar Pustaka) HABI MUHAMAD FADILLAH_1913040169_BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (342kB)
	Text (Full Teks) HABI MUHAMAD FADILLAH_1913040169_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kerugian materiil konsumen servis elektronik di Kelurahan Ampang akibat timbulnya kerusakan tambahan pasca-perbaikan tanpa adanya kepastian ganti rugi. Kondisi ini menandakan adanya permasalahan tanggung jawab penyedia jasa serta ketidakpastian hukum, baik dalam perspektif hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Hukum Ekonomi Syariah melalui akad ijārah al-a‘māl dan ḍamān. Pertanyaan penelitian terbagi tiga. Pertama, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penyedia jasa servis elektronik di Kelurahan Ampang? Kedua, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik ganti rugi atas kerusakan tambahan berdasarkan akad ijārah al-a‘māl dan konsep ḍamān? Ketiga, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemenuhan hak-hak konsumen dalam praktik jasa servis elektronik di Kelurahan Ampang? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melaksanakan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyedia jasa dan konsumen, serta data sekunder bersumber dari fikih muamalah dan perundang-undangan. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan menunjukkan bahwa: Pertama, mekanisme pertanggungjawaban terbagi menjadi pola resmi yang menerapkan prosedur tertulis, pre-inspection, dan garansi, serta pola tidak resmi yang berbasis lisan, tanpa garansi, dan cenderung menolak ganti rugi. Kedua, dalam Hukum Ekonomi Syariah (ijārah al-a‘māl), teknisi sebagai ajīr musytarak yang semula memegang yad amānah berubah menjadi yad ḍamān saat timbul kelalaian (at-taqṣīr), sehingga wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan tambahan. Ketiga, pemenuhan hak informasi, keamanan, dan ganti rugi konsumen pada penyedia jasa tidak resmi melanggar Pasal 4 dan 19 UUPK sekaligus bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), kejujuran (al-ṣidq), dan tanggung jawab (al-mas’ūliyyah) dalam Hukum Ekonomi Syariah. Kata kunci: Tanggung Jawab, Kerusakan Tambahan, Ijārah al-A‘māl, Ḍamān, UUPK

Actions (login required)

View Item