Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana menurut Hukum Islam

Zulhendra, Joni (2010) Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana menurut Hukum Islam. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Text (Fulltext) Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Saksi mahkota merupakan kesaksian antara seorang terdakwa dengan terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana kejahatan, pada saat itu dijadikan saksi dan pada saat yang lainnya dijadikan terdakwa. Pada pengadilan Indonesia saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, disebabkan karena saksi adalah tersangka dalam beberapa perkara yang dipisah dengan dakwaan yang sama. Penggunaan saksi mahkota di pengadilan Indonesia menjadi alternatif bagi hakim sebagai alat bukti saksi dalam mengungkap dan memutuskan suatu perkara tindak pidana. Dasar hukum saksi mahkota tidak diatur secara tegas dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), namun KUHAP tidak melarang penggunaan saksi mahkota, pasal 142 KUHAP menjadi alasan penggunaan saksi mahkota bagi hakim di pengadilan untuk memeriksa masing-masing tersangka secara terpisah. Dalam tindak pidana yang pelakunya lebih dari seorang atau dilakukan secara terorganisir, bentuk pembuktiannya adalah dengan menggunakan saksi mahkota, karena tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya dua orang saksi. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti pada penyelesaian kasus tindak pidana merupakan fenomena baru yang terjadi dalam hukum pidana Indonesia dan tidak ada penjelasan status kedudukannya dalam Hukum Islam. Dalam hukum Islam salah satu syarat saksi adalah adil. Maka dari itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yang merupakan kesaksian antara terdakwa dengan terdakwa yang lain, dalam arti bahwa saksi yang tertuduh melakukan kemaksiatan dan bagaimana kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana menurut hukum Islam. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan keberadaan saksi mahkota yang tidak terpenuhi syarat adil dalam hukum Islam dan untuk menjelaskan kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam menyelesaikan perkara pidana menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research. Sebagai sumber data berupa buku-buku hukum Islam dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, artikel dari situs internet dan majalah, sedangkan analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana dalam kitab klasik tidak ditemukan pembahasan tentang saksi mahkota, karena memang praktek penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti belum dikenal ketika itu. Namun apabila saksi mahkota dibutuhkan sebagai alat bukti dalam mengungkap suatu perkara pidana tanpa adanya alat bukti lain yang mendukung, maka saksi mahkota dibolehkan. Hal ini dihukum darurat, karena tidak terdapat alat bukti lain selain saksi mahkota yang mengetahui perkara tersebut dan atas pertimbangan hakim kesaksian diterima dalam rangka mencari kemaslahatan dan keputusan yang adil. Sebagai contoh dalam hal ini adalah perampokan di laut (bajak laut) terhadap kelompok yang lainnya juga merampok dan untuk kesaksiannya diterima dari kelompok perampok itu, karena hanya kelompok itulah yang mengetahui terhadap suatu peristiwa yang mereka lakukan. Akan tetapi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti, jika ada alat bukti lain, seperti saksi yang memadai, pengakuan / alat bukti yang tertulis dan sumpah, maka saksi mahkota ditinggalkan karena syarat keadilan tidak terpenuhi oleh saksi mahkota. Disebabkan karena saksi ini merupakan para terdakwa yang dijadikan saksi dalam artian orang yang tertuduh melakukan kemaksiatan. Sehingga terdapat syarat yang tidak dapat terpenuhi oleh saksi mahkota. Syarat tersebut adalah syarat adilnya saksi atau dalam hukum Islam diistilahkan dengan al-‘Adalah. Dengan tidak terpenuhinya syarat adil ini menyebabkan kesaksiannya tidak diterima.

Actions (login required)

View Item