Analisis Perubahan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK No.104/PUU-XXIII/2025

Azizah, Nur (2026) Analisis Perubahan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK No.104/PUU-XXIII/2025. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) skripsi Nur Azizah cover-daftar isi 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) skripsi Nur Azizah Bab 1.pdf - Published Version Download (480kB)
	Text (BAB III) skripsi Nur Azizah bab 3.pdf - Published Version Download (388kB)
	Text (BAB V) skripsi Nur Azizah bab 5.pdf - Published Version Download (305kB)
	Text (Full Teks) SKRIPSI Full teks Nur Azizah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dualisme hukum dalam penanganan Pelanggaran Administrasi pada saat Pemilu dan Pilkada anatara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Daerah. Saat Pemilu Bawaslu berwenang untuk mengeluarkan putusan kepada KPU dalam penanganan pelanggaran Administrasi sedangkan saat Pilkada Bawaslu hanya berwenang mengeluarkan surat Rekomendasi Bawaslu kepada KPU yang sifatnya tidak final dan mengikat kerap mendapatkan penolakan dan pengabaian oleh KPU karena masih diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menguji dan memutus kembali Rekomendasi Bawaslu. Inilah yang memicu putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 memerintahkan untuk penyamaan sistem penanganan pelanggaran Administrasi antara rezim Pemilu dan Rezim Pilkada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi perubahan kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Pilkada, dan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum MK dalam mengubah kewenangan Bawaslu dari sifatnya “rekomendasai” menjadi “putusan”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan PerUndang-Undangan, dan Pendekatan Kasus. Data yang diperoleh dari dokumen resmi (Putusan MK, UU No. 1 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, PKPU, PerBawaslu), studi pustaka yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan data diperkuat oleh adanya wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perubahan kewenangan Bawaslu terjadi karena kebutuhan untuk menyelaraskan sistem hukum Pemilu dan Pilkada. Hal ini juga bertujuan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan ketidakselarasan antar lembaga penyelenggara pemilu, yang terjadi karena KPU mengabaikan rekomendasi yang diberikan. Dengan mempertimbangkan hukumnya menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan teleologis/sosiologis, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa mekanisme “rekomendasi” tidak lagi cukup untuk memastikan keadilan hukum dan prinsip pemilu yang benar dan jujur. Dengan status rekomendasi diubah menjadi “putusan” yang berwenang untuk memutus dan mengikat secara Administrasi, Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 berhasil menjadikan Bawaslu sebagai lembaga quasi-judicial yang lengkap dan utuh serta mempertegas posisi KPU sebagai Pelaksana atau eksekutor dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Actions (login required)

View Item