Resolusi Konflik oleh Pemerintah Daerah Sumbar Terhadap Tambang Galian C di Padang Pariaman

Wahyusmi, Yulfiana (2026) Resolusi Konflik oleh Pemerintah Daerah Sumbar Terhadap Tambang Galian C di Padang Pariaman. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar isi) Yulfiana Wahyusmi Nim 2213030102 Cover.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (BAB I) Yulfiana Wahyusmi Nim 2213030102 BAB I.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (BAB III) Yulfiana Wahyusmi Nim 2213030102 BAB III.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (BAB V) Yulfiana Wahyusmi Nim 2213030102 BAB V.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (Full Text) Yulfiana Wahyusmi NIM 2213030102 fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konflik tambang galian c di Kecamatan Lubuk Alung, mengetahui metode penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah daerah, serta mengetahui kendala dan solusi dalam penyelesaian konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak, observasi, dokumentasi, serta studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi antara masyarakat dengan pelaku tambang dan pemerintah. Konflik disebabkan oleh dampak lingkungan, kepentingan ekonomi, lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, dan perbedaan kepentingan. Penyelesaian dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa musyawarah, mediasi, koordinasi antar instansi, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan ninik mamak yang mencerminkan konsep Ishlah dan tahkim. Sementara itu, pendekatan litigasi dilakukan melalui tindakan administratif dan penertiban tambang ilegal. Namun, penyelesaian masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menyentuh akar konflik, sedangkan konsep al-qadha melalui lembaga peradilan belum menjadi mekanisme utama. Kendala yang dihadapi meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan personel dan anggaran, kurang optimalnya koordinasi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan koordinasi, serta pelibatan masyarakat agar penyelesaian konflik lebih berkelanjutan dan mencegah konflik berulang.

Actions (login required)

View Item