Analisis Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Yatim Piatu Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman

Aini, leady (2026) Analisis Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Yatim Piatu Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) LEADY LUTHFIA AINI_2213010114_Cover - Daftar isi.pdf - Published Version Download (706kB)
	Text (BAB I) LEADY LUTHFIA AINI_2213010114_BAB I.pdf - Published Version Download (408kB)
	Text (BAB III) LEADY LUTHFIA AINI_2213010114_BAB III.pdf - Published Version Download (212kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) LEADY LUTHFIA AINI_2213010114_BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (Skripsi Full Teks) LEADY LUTHFIA AINI_2213010114_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses atau mekanisme penetapan hak asuh anak yatim piatu, mengetahui praktik penetapan hak asuh anak yatim piatu di Nagari Koto Tinggi, serta menganalisis pengaturannya menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan anak yatim piatu, Pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bamus, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengasuhan anak yatim piatu di Nagari Koto Tinggi. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan hak asuh anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan hak asuh anak yatim piatu di Nagari Koto Tinggi dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kedekatan emosional. Berdasarkan analisis yuridis, praktik penetapan hak asuh anak yatim piatu di Nagari Koto Tinggi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KHI, terutama dalam hal kepastian hukum, syarat-syarat pengasuh, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Meskipun musyawarah keluarga memiliki nilai sosial dan adat yang penting, namun pengasuhan anak yatim piatu seharusnya tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penetapan perwalian melalui Pengadilan Agama untuk memberikan status hukum yang jelas bagi pengasuh dan anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Actions (login required)

View Item