Keterbukaan Informasi Publik Analisis Putusan No.28/G/KI/2025/PTUN.Pdg Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Putri, Nadia Soleha (2026) Keterbukaan Informasi Publik Analisis Putusan No.28/G/KI/2025/PTUN.Pdg Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Halaman Awal Skripsi Nadia Soleha Putri .pdf - Published Version Download (598kB)
	Text (BAB I) BAB I Nadia Soleha Putri.pdf - Published Version Download (353kB)
	Text (BAB III) BAB III Nadia Soleha Putri.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) BAB V-DAFTAR PUSTAKA Nadia Soleha Putri.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (SKRIPSI NADIA SOLEHA PUTRI FULL) Skripsi Nadia Soleha Putri 2213030007 Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (14MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa keterbukaan informasi publik antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat dengan seorang masyarakat berinisial DM mengenai informasi penyaluran dana zakat berupa nama, alamat penerima serta nominal atau bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Sengketa tersebut kemudian berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang setelah BAZNAS mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana analisis Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG terhadap keterbukaan informasi publik perspektif siyasah qadhaiyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, sengketa dalam Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG berawal dari permohonan informasi oleh DM mengenai data penyaluran dana BAZNAS kepada masyarakat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Kedua, Majelis Hakim menilai bahwa data mustahik yang dimohonkan berupa nama, alamat, serta nominal atau bentuk bantuan merupakan data pribadi yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat serta hak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan mewajibkan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan informasi yang dimohonkan. Ketiga, Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG telah sesuai dengan prinsip siyasah qadhaiyyah, khususnya prinsip keadilan (al-'adl), kepastian hukum (al-yaqin), kemanfaatan (maslahah), kecermatan (al-taqdid), keterbukaan (ash-shafafiyyah), dan tanggung jawab (al-mas'uliyyah). Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa antara BAZNAS dan DM, tetapi juga memberikan kemaslahatan yang lebih luas melalui penguatan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dan penyaluran dana zakat.

Actions (login required)

View Item