Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Pemulihan Pascabencana Banjir Bandang Tahun 2025 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang)

Padli, Irpan (2026) Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Pemulihan Pascabencana Banjir Bandang Tahun 2025 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Irpan Padli_NIM 2213030194_Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (383kB)
	Text (BAB I) Irpan Padli_NIM 2213030194_BAB I.pdf - Published Version Download (451kB)
	Text (BAB III) Irpan Padli_NIM 2213030194_BAB III.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (BAB V - Daftar Isi) Irpan Padli_NIM 2213030194_BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (fulltext) Irpan Padli_NIM 2213030194_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banjir bandang yang melanda Kota Padang pada 25-28 November 2025 dan berdampak terhadap 67.563 jiwa di 6 dari 11 kecamatan, yaitu Koto Tangah, Pauh, Kuranji, dan Nanggalo dengan kerusakan terparah, serta Padang Utara dan Lubuk Kilangan dengan dampak lebih ringan. BPBD dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan instansi teknis yang bertanggung jawab langsung atas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penelitian bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kota Padang melalui BPBD, mengidentifikasi faktor penghambatnya, serta mengkajinya dari perspektif siyasah dusturiyah guna menilai kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum tata negara Islam. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat BPBD, tokoh masyarakat, dan warga terdampak di Lubuk Minturun, Batu Busuk, dan Kuranji, serta studi dokumen laporan BPBD dan Dokumen R3P Kota Padang 2026-2028. Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kota Padang melalui BPBD meliputi pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna), penyusunan Dokumen R3P, serta penyaluran bantuan stimulan rumah, Hunian Sementara, dan Dana Tunggu Hunian, terutama di empat kecamatan terparah, meskipun distribusinya belum sepenuhnya merata. Pelaksanaan peran ini menghadapi hambatan internal berupa keterbatasan anggaran dan SDM BPBD, serta hambatan eksternal berupa kondisi geografis dan rendahnya kesadaran masyarakat. Ditinjau dari siyasah dusturiyah, peran Pemerintah Kota Padang normatif mencerminkan amanah, tetapi pelaksanaannya belum konsisten dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item