Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Nagari Campago V Koto Kampung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Syahran, Ranugraha (2026) Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Nagari Campago V Koto Kampung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Ranugraha Syahran-2213030147-Cover, Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (File BAB I) File BAB I.pdf - Published Version Download (326kB)
	Text (File BAB III) File BAB III.pdf - Published Version Download (231kB)
	Text (File BAB V dan Daftar Pustaka) File BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (250kB)
	Text (File Full Text) File Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Nagari Campago, di mana UPTD PPA Kabupaten Padang Pariaman telah memberikan layanan pemulihan berupa pendampingan kesehatan, psikologis, hukum, hingga rehabilitasi sosial kepada para korban. Meskipun layanan tersebut sudah berjalan, masih ditemukan korban yang mengalami kecanggungan dan rasa was-was dalam berinteraksi, sehingga sulit berbaur kembali dengan teman sebaya maupun lingkungan sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UPTD PPA dalam memberikan pemulihan kepada anak korban kekerasan seksual, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran tersebut, serta meninjau pelaksanaan peran UPTD PPA melalui perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai UPTD PPA, pihak sekolah, dan keluarga korban, lalu data sekunder bersumber dari dokumen, buku, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah menjalankan layanan pemulihan kesehatan, psikologis, hukum, bimbingan rohani, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena belum adanya psikolog tetap, fasilitas rumah aman yang belum memadai, serta adanya stigma sosial yang membuat sebagian keluarga korban menolak layanan pemulihan. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, peran UPTD PPA sudah sejalan dengan kewajiban pemerintah dalam melindungi jiwa dan keturunan warganya, namun masih terdapat kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan yang perlu segera diperbaiki.

Actions (login required)

View Item