PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN DARI PERNIKAHAN SIRI STUDI KUA KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Salsabilla, Khairunnisa (2026) PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN DARI PERNIKAHAN SIRI STUDI KUA KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) KHAIRUNNISA SALSABILLA_2213010027_Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (684kB)
	Text (BAB I) KHAIRUNNISA SALSABILLA_2213010027_BAB I.pdf - Published Version Download (429kB)
	Text (BAB III) KHAIRUNNISA SALSABILLA_2213010027_BAB III.pdf - Published Version Download (278kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) KHAIRUNNISA SALSABILLA_2213010027_BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (279kB)
	Text (Full Teks) KHAIRUNNISA SALSABILLA_2213010027_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya calon mempelai perempuan yang memiliki ayah kandung yang secara biologis merupakan wali nasab, sedangkan perkawinan kedua orang tuanya dilaksanakan secara siri sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Tidak adanya bukti pencatatan perkawinan orang tua menimbulkan persoalan dalam menentukan kedudukan ayah kandung sebagai wali nikah bagi anak perempuan tersebut. Dalam praktiknya, KUA menetapkan penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penetapan wali nikah bagi anak perempuan dari pernikahan siri serta mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan KUA Kecamatan 2×11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dalam menetapkan wali hakim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA, penghulu atau pegawai yang menangani administrasi perkawinan, serta calon mempelai yang menggunakan wali hakim. Data tersebut diperkuat dengan dokumentasi dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali hakim oleh KUA dilakukan setelah pemeriksaan terhadap dokumen dan status perkawinan orang tua calon mempelai. Pernikahan siri yang tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan menyebabkan KUA tidak dapat menggunakan dokumen perkawinan tersebut sebagai dasar administratif untuk menetapkan ayah kandung sebagai wali nasab. Oleh sebab itu, KUA mengarahkan penggunaan wali hakim agar pelaksanaan perkawinan dapat memenuhi persyaratan administrasi pencatatan perkawinan. Namun, berdasarkan tinjauan hukum Islam, khususnya hukum wadh’i, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat 1, pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif perlu dibedakan dari keabsahan perkawinan menurut hukum agama. Dengan demikian, penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari pernikahan siri perlu dikaji tidak hanya berdasarkan aspek administratif, tetapi juga berdasarkan keabsahan perkawinan orang tua dan kedudukan ayah kandung sebagai wali nasab menurut hukum Islam.

Actions (login required)

View Item