KONSEP HARTA DAN UTANG DALAM PERKAWINAN STUDI PUTUSAN NOMOR 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Yuanda, Hamid (2026) KONSEP HARTA DAN UTANG DALAM PERKAWINAN STUDI PUTUSAN NOMOR 304/Pdt.G/2022/PA.PP. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (799kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (240kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V-DAPUS.pdf - Published Version Download (202kB)
	Text (Full teks Skripsi Hamid Yuanda) Full Skripsi Hamid Yuanda.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa mengenai status harta bersama dan utang dalam perkawinan pasca perceraian. Sengketa tersebut umumnya terjadi karena perbedaan pandangan para pihak mengenai status kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan serta tanggung jawab atas utang yang timbul selama masa perkawinan. Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP, di mana para pihak mengajukan dalil dan alat bukti yang berbeda terkait harta dan utang yang dipersengketakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan status harta bersama dan utang dalam perkawinan berdasarkan pembuktian para pihak serta untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, hakim dalam menentukan status harta dan utang dalam perkawinan mendasarkan pertimbangannya pada kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan. Tuntutan atas rumah dan tanah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) karena masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Nagari (berkaitan dengan hak pihak ketiga). Tuntutan kendaraan (mobil Toyota Agya dan sepeda motor Yamaha), perabot rumah tangga, serta tuntutan utang bersama ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan serta peruntukan utang tersebut untuk kepentingan rumah tangga. Kedua, berdasarkan tinjauan yuridis, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (khususnya Pasal 93 tentang utang), serta prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata (Pasal 1865 KUHPerdata / Pasal 283 RBg). Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian memiliki kedudukan penting dalam menentukan konsep harta dan utang dalam perkawinan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Actions (login required)

View Item