Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Pembatalan Peminangan Secara Adat dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Nagari Batukalang Utara Padang Sago)

Ananda, Putri Yulia (2026) Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Pembatalan Peminangan Secara Adat dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Nagari Batukalang Utara Padang Sago). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-daftar isi) COVER-DAFTAR ISI PUTRI YULIAA.pdf - Published Version Download (648kB)
	Text (Bab 1) BAB I PUTRI.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (Bab 3) BAB III PUTRI .pdf - Published Version Download (344kB)
	Text (Bab 5-Daftar pustaka) BAB V-DAPUS PUTRI.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Skripsi Full Putri Yulia Ananda) SKRIPSI PUTRI YULIA ANANDA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

penelitian ini adalah pembatalan peminangan secara adat di Nagari Batukalang Utara yang menimbulkan persoalan ganti rugi, kerugian materiil dan imateril, serta dampak terhadap hubungan antar keluarga. Berdasarkan penelitian lapangan, terdapat beberapa kasus pembatalan peminangan dengan penyebab berbeda sehingga penyelesaiannya melibatkan niniak mamak dan keluarga kedua belah pihak. Permasalahan dikaji berdasarkan tujuan syariat Islam untuk melihat kemaslahatan dan kemudaratan yang ditimbulkan. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana bentuk ganti rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan peminangan secara adat di Nagari Batukalang Utara, Padang Sago. Kedua, bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap bentuk ganti rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap lima informan dan dokumentasi. Informan terdiri dari niniak mamak, alim ulama, anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), pemuka masyarakat, dan pihak yang mengetahui proses penyelesaian sengketa. Data dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, bentuk ganti rugi adat ditentukan berdasarkan penyebab pembatalan, yaitu karano ulah dan karano Allah. Pembatalan karena kesalahan salah satu pihak umumnya dikenakan pengembalian uang adat dua kali lipat serta pengembalian barang pemberian, sedangkan pembatalan karena keadaan di luar kehendak manusia tidak dikenakan ganti rugi. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah mamak kedua belah pihak untuk menentukan kesepakatan ganti rugi. Kedua, berdasarkan maqashid syariah, praktik tersebut sejalan dengan hifz al-mal melalui perlindungan terhadap harta, hifz al-nafs melalui penyelesaian damai untuk menjaga jiwa, dan hifz al-'ird melalui upaya menjaga kehormatan keluarga. Namun, penerapan ganti rugi dua kali lipat yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi dapat menimbulkan beban tidak proporsional. Selain itu, ganti rugi belum sepenuhnya menghilangkan rasa malu dan stigma sosial akibat pembatalan peminangan. Dengan demikian, ganti rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa di Nagari Batukalang Utara sejalan dengan maqashid syariah, tetapi masih perlu penyempurnaan dalam aspek proporsionalitas ganti rugi dan pemulihan hubungan sosial.

Actions (login required)

View Item