Sikap Hakim Terhadap Kesepakatan Hasil Mediasi dalam Penentuan Hak Asuh Anak: Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt. G/2024/PA.Bkt dan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP

Lestari, Rafiza Dini (2026) Sikap Hakim Terhadap Kesepakatan Hasil Mediasi dalam Penentuan Hak Asuh Anak: Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 617/Pdt. G/2024/PA.Bkt dan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover- daftar isi) COVER-DAFTAR ISI DINII.pdf - Published Version Download (772kB)
	Text (Bab 1) BAB I DINI .pdf - Published Version Download (316kB)
	Text (Bab 3) BAB III DINI .pdf - Published Version Download (269kB)
	Text (Bab 5-Dapus) BAB 5-DAPUS DINI.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (Skripsi Rafiza Dini Lestari full) SKRIPSI RAFIZA DINI LESTARI 2213010160 FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan cara hakim memposisikan kesepakatan hasil mediasi dalam perkara hak asuh anak, meskipun kedua perkara sama-sama melalui proses mediasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pertimbangan hukum hakim, faktor yang memengaruhi sikap hakim, dan tinjauan maqashid syariah terhadap sikap tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap kedua putusan dan wawancara dengan hakim terkait. Data dianalisis dengan membandingkan pertimbangan hukum, hasil mediasi, fakta perkara, amar putusan, dan keterangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua majelis hakim menghormati kesepakatan hasil mediasi, tetapi kesepakatan tidak otomatis menjadi dasar putusan tanpa pemeriksaan hakim. Hakim PA Bukittinggi cenderung korektif-aktif dengan menempatkan pemeriksaan kesepakatan sebagai bagian dari kewenangan hakim, sedangkan hakim PA Padang Panjang cenderung deferensial-bersyarat dengan menghormati kesepakatan sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan tidak merugikan pihak lain maupun anak. Perbedaan sikap tidak terutama disebabkan wilayah atau budaya lokal, tetapi berkaitan dengan orientasi profesional, ruang penilaian materiil, dan kondisi konkret masing-masing perkara. Ditinjau dari maqashid syariah, kedua sikap diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan bagi anak, terutama melalui hifz al-nasl serta perlindungan jiwa, akal, pengasuhan, nafkah, pendidikan, keamanan, dan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, perbedaan sikap hakim merupakan variasi penerapan hukum secara kasuistik selama didukung fakta, dasar hukum, dan kepentingan terbaik anak. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa budaya hukum internal dan interpretasi hukum berperan dalam membentuk cara hakim membaca kesepakatan, menilai fakta, dan menghubungkan aturan dengan tujuan perlindungan anak secara objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab.

Actions (login required)

View Item