Peran Pemerintah Nagari Dalam Upaya Penanganan Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Nagari Batahan Selatan Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fiqh Bi'ah

Lubis, Hapizan (2026) Peran Pemerintah Nagari Dalam Upaya Penanganan Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Nagari Batahan Selatan Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fiqh Bi'ah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

	Text (Halaman awal) SKRIPSI HAPIZAN LUBIS COVER - DAFTAR ISI (1).pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) SKRIPSI HAPIZAN LUBIS BAB I.pdf Download (502kB)
	Text (BAB III) SKRIPSI HAPIZAN LUBIS BAB III.pdf Download (569kB)
	Text (Bab V - Daftar Pustaka) Hapizan Lubis-2213030136-BAB V-DAPUS.pdf - Published Version Download (527kB)
	Text (FULLTEXT) SKRIPSI HAPIZAN LUBIS FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang memakai mesin dan alat berat di sekitar Sungai Batang Siduampan, sehingga menimbulkan kekeruhan air serta kerusakan bantaran sungai dan lahan masyarakat, sementara Pemerintah Nagari memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 2/INST-2025 untuk menangani PETI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sepuluh informan yang dipilih secara purposive sampling serta observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen nagari, dan literatur, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, perlindungan lingkungan di Nagari Batahan Selatan baru dijalankan sebagian dan secara lisan, berupa edukasi, imbauan, pemantauan sungai, dan koordinasi dengan kepolisian, sedangkan Peraturan Nagari, anggaran lingkungan, pelaporan tertulis, dan pemulihan lingkungan belum ada. Menurut Penjabat Wali Nagari, Instruksi Gubernur Nomor 2/INST-2025 juga belum diterima secara langsung maupun disosialisasikan secara khusus kepada nagari. Keterbatasan kewenangan berlaku pada penindakan dan perizinan, tetapi pada perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang terjadi adalah kewenangan nagari yang belum digunakan. Kedua, dampak PETI berupa lubang galian di kebun warga, air sungai yang keruh dan tidak lagi dapat dipakai sehari-hari, ancaman longsor, serta banjir yang pernah memaksa warga mengungsi, sedangkan perluasan PETI berlangsung melalui penyewaan tanah pribadi warga. Ketiga, ditinjau dari fiqh bi’ah, peran Pemerintah Nagari belum mencerminkan prinsip khalifah fil ardh, amanah, larangan ifsad fil ardh, larangan israf, mizan, maslahah ’ammah, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, padahal nilai-nilai tersebut telah hidup dalam adat setempat. Penelitian ini menyarankan penyusunan Peraturan Nagari tentang perlindungan lingkungan, termasuk larangan menyewakan lahan untuk PETI, dan pelibatan resmi Kerapatan Adat Nagari.

Actions (login required)

View Item