Perlindungan hukum bagi buruh terhadap penahanan ijazah oleh pemberi kerja di kota padang perspektif siyasah syariyyah

Ananda, Reza (2026) Perlindungan hukum bagi buruh terhadap penahanan ijazah oleh pemberi kerja di kota padang perspektif siyasah syariyyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) COVER DAN DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (921kB)
	Text (BAB 1) SKRPSI REZA ANANDA BAB 1 WATERMAK.pdf - Published Version Download (461kB)
	Text (BAB 3) SKRPSI REZA ANANDA BAB 3 WATERMAK.pdf - Published Version Download (397kB)
	Text (BAB 5-DAPUS) SKRPSI REZA ANANDA BAB 5 DAN DAPUS WATERMAK.pdf - Published Version Download (453kB)
	Text (REZA ANANDA FULL TEXT) Reza Ananda (2213030041) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih ditemukannya praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja di Kota Padang, terdapat pada perusahaan, Global Service Indonesia dan CV Mahkota Abadi Jaya, yang dapat membatasi kebebasan buruh dalam memperoleh pekerjaan yang lebih layak serta menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk; 1). menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik penahanan ijazah, 2). mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi buruh, serta 3). menganalisis perlindungan hak pekerja dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, perusahaan, dan pekerja yang mengalami penahanan ijazah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap buruh dalam menghadapi praktik penahanan ijazah di Kota Padang belum berjalan secara optimal. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan pembinaan, sedangkan upaya represif ditempuh melalui pendekatan persuasif, bipartit (penyelesaian masalah antara pekerja dan perusahaan secara langsung melalui perundingan), dan mediasi. Namun, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan daya ikat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang menyatakan larangan penahanan ijazah, serta belum adanya ketentuan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur larangan dan sanksi penahanan ijazah. Praktik tersebut juga berdampak terhadap kesempatan kerja, kondisi ekonomi, dan psikologis buruh. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, penahanan ijazah tidak sejalan dengan prinsip mashlahah, keadilan, dan amanah. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap buruh juga perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih tegas, pengawasan yang efektif, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan mekanisme penyelesaian yang lebih efektif untuk menjamin perlindungan hak-hak buruh.

Actions (login required)

View Item