Akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai: Studi Kasus Penyaluran Bantuan Sosial Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Sari, Vani Rahma (2026) Akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai: Studi Kasus Penyaluran Bantuan Sosial Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (931kB)
	Text (Full Text) Skripsi Vani Rahma Sari Full .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara tuntutan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang akuntabel berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa dengan praktik penyaluran BLT-DD di Nagari Kurai, khususnya terkait ketepatan sasaran dan pemahaman masyarakat terhadap kriteria penerima. Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme penyaluran, pelaksanaan akuntabilitas, kendala, serta tinjauannya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Adapun pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Nagari Kurai tahun 2024-2026? 2) Bagaimana akuntabilitas pemerintah Nagari Kurai tahun 2024-2026? 3) Bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa (BLT-DD) tahun 2024-2026 di Nagari Kurai ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris dan studi kasus. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan Wali Nagari Kurai, perangkat nagari, Bamus, serta masyarakat penerima dan non-penerima BLT-DD, sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-undang, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi data dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan kelemahan pada keterbukaan informasi yang masih reaktif, musyawarah yang lebih bersifat ratifikasi, belum dilibatkannya Kerapatan Adat Nagari Kurai dan tokoh ulama, serta belum optimalnya tindak lanjut pengaduan. Selain itu ditemukan juga ketidaksesuaian dalam penentuan sasaran penerima manfaat. Indikasinya terdapat penerima yang tergolong desil 5 sementara kelompok yang seharusnya lebih diprioritaskan yaitu desil1 belum terakomodasi. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, diperlukan penguatan prinsip syura yang inklusif, keadilan, dan amanah.

Actions (login required)

View Item