PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BPN) TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH DESA SEHAT (RDS) DI NAGARI KOTO SANI KABUPATEN SOLOK

Hakim, Affan Nur (2026) PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BPN) TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH DESA SEHAT (RDS) DI NAGARI KOTO SANI KABUPATEN SOLOK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Lampiran) affa nur hakim NIM 2212030087 COVER-DAFTAR LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (579kB)
	Text (BAB I) affa nur hakim NIM 2212030087 BAB I.pdf - Published Version Download (500kB)
	Text (BAB III) affa nur hakim NIM 2212030087 BAB III.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (BAB V) affa nur hakim NIM 2212030087 BAB V - DAPUS.pdf - Published Version Download (368kB)
	Text (FULL TEXT) affa nur hakim NIM 2212030087 FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya fungsi pengawasan BPN dalam memastikan pembangunan nagari berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan BPN terhadap pembangunan RDS di Nagari Koto Sani berdasarkan empat tahapan pengawasan George R. Terry, yaitu penetapan standar, pelaksanaan pengawasan, perbandingan hasil dengan standar, dan tindakan korektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengurus BPN, Pemerintah Nagari, dan masyarakat. Proses pengolahan dilakukan dengan cara mengumpulkan , menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang peroleh Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPN terhadap pembangunan RDS telah dilaksanakan melalui empat tahapan. Pada tahap penetapan standar, BPN menggunakan rencana pembangunan sebagai dasar pengawasan melalui pembahasan bersama Pemerintah Nagari. Pada tahap pelaksanaan, BPN melakukan monitoring ke lokasi pembangunan, komunikasi, rapat, serta menerima informasi dari masyarakat. Pada tahap perbandingan, BPN mencocokkan hasil pembangunan dengan rencana yang telah ditetapkan dan tidak ditemukan penyimpangan besar yang mengubah tujuan pembangunan. Pada tahap tindakan korektif, BPN melakukan klarifikasi serta memberikan saran, masukan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Nagari. Meskipun demikian, pengawasan masih perlu diperkuat melalui peningkatan intensitas monitoring, penyusunan indikator yang lebih jelas, serta dokumentasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan BPN telah berperan dalam mendukung pembangunan nagari yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel.

Actions (login required)

View Item