Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Hakim yang Tidak Bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman

Wardani, Alfina Zulyan (2026) Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Hakim yang Tidak Bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) WM Dokumen 1 Cover - Daftar Isi NEW.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (BAB I) WM BAB I Skripsi.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (BAB III) WM BAB III Skripsi.pdf - Published Version Download (376kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) WM BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (Full Text) WM SKRIPSI AZW FULL TEXT new.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman oleh 3 orang mediator hakim yang tidak bersertifikat dengan perbedaan tingkat keberhasilan dalam proses mediasi, salah satu dari tiga mediator hakim tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi, sedangkan dua mediator hakim lain hanya mencapai sedikit keberhasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dan implementasinya oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman yang dikaitan dengan kesesuain terhadap Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum gabungan (Normatif-Empiris). Sumber Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga mediator hakim yang tidak bersertifikat, pejabat pengadilan, pihak berperkara, dan kuasa hukum dalam perkara mediasi. Data sekunder diperoleh dari PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi Pengadilan Agama Pariaman sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator hakim yang tidak bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman telah menerapkan secara substansial tahapan tugas mediator sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016, antara lain memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan sifat mediasi, menyusun aturan bersama para pihak, membuat jadwal mediasi, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan masalah, menggali kepentingan para pihak, dan membantu merumuskan kesepakatan. Namun, penyusunan skala prioritas masalah secara eksplisit dan dokumentasi formulir jadwal mediasi yang disediakan pengadilan belum dilakukan secara konsisten dalam setiap perkara, sehingga diperlukan penguatan prosedural seperti peningkatan jumlah kapasitas pelatihan sertifikasi mediator hakim untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi.

Actions (login required)

View Item