iqbal, shonny muhammad (2026) Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mekanisme Adat di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
|
Text (Cover)
Shonny Muhammad Iqbal. NIM 2212040008.COVER.pdf - Published Version Download (473kB) |
|
|
Text (BAB I)
Shonny Muhammad Iqbal. NIM 2212040008. BAB I.pdf - Published Version Download (836kB) |
|
|
Text (BAB III)
Shonny Muhammad Iqbal. NIM 2212040008. BAB III.pdf - Published Version Download (251kB) |
|
|
Text (BAB V)
Shonny Muhammad Iqbal. NIM 2212040008. BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (191kB) |
|
|
Text (Full text)
Shonny Muhammad Iqbal. NIM 2212040008. FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran penghulu sebagai tokoh sentral kaum dalam mempertahankan hak kolektif atas tanah ulayat di Padang Luar, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, mengingat lemahnya fungsi kepemimpinan adat ini berpotensi menyebabkan sengketa tanah ulayat tidak terselesaikan melalui mekanisme adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran penghulu dalam mempertahankan hak kolektif tanah ulayat melalui mekanisme adat pada tiga dimensi kepemimpinan sekaligus, yaitu dimensi manajerial, yudisial-adat, dan edukatif-kultural, dengan menggunakan Teori Otoritas Kharismatik Max Weber serta Konsep Mediasi Adat sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Community Based Research (CBR) yang menempatkan penghulu, anggota kaum, niniak mamak, dan bundo kanduang sebagai mitra aktif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, Forum Group Discussion (FGD), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penghulu di Padang Luar pada dasarnya masih berjalan cukup baik pada ketiga dimensi tersebut, meskipun tetap ditemukan titik-titik kerentanan yang perlu diperkuat. Pada dimensi manajerial, penghulu masih memegang kendali penuh atas fungsi mancancang mambateh, namun data batas tanah ulayat belum diserahkan secara tertulis kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pada dimensi yudisial-adat, prinsip bajanjang naiak, batanggo turun berjalan konsisten dengan sembilan kasus sengketa yang ditangani KAN dan tiga di antaranya telah hampir tuntas, meski penyelesaian kasus yang melibatkan anggota kaum di perantauan berjalan lebih lambat. Pada dimensi edukatif-kultural, pewarisan nilai adat tentang tanah ulayat, termasuk basako bapusako, tambilang basi, dan tambilang ameh, masih berlangsung secara informal melalui pertemuan kaum dan peran Bundo Kanduang di dalam rumah gadang, meskipun forum edukasi adat belum terlembaga secara khusus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa otoritas kharismatik penghulu hanya dapat bertahan apabila terus dibuktikan melalui kapasitas manajerial, yudisial-adat, dan edukatif-kultural secara bersamaan, dan menghasilkan sejumlah gagasan awal bersama komunitas untuk memperkuat peran penghulu ke depan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peran penghulu, tanah ulayat, hak kolektif, mekanisme adat, otoritas Weber. |
| Subjects: | Tajuk Subjek > 300 Ilmu Sosial > 390 Adat Istiadat, Etiket, Folklor |
| Divisions: | Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi > Pengembangan Masyarakat Islam |
| Depositing User: | Ruang Baca FDIK |
| Date Deposited: | 19 Oct 2026 06:13 |
| Last Modified: | 19 Oct 2026 06:13 |
| URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/34984 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
