Analisis Siyasah dusturiyah Terhadap Aturan Penetapan Biaya Bagi Masyarakat Pendatang oleh Perangkat Adat Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Al Muarif, Yozi (2026) Analisis Siyasah dusturiyah Terhadap Aturan Penetapan Biaya Bagi Masyarakat Pendatang oleh Perangkat Adat Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar isi) HALAMAN AWAL YOZI AL MUARIF 2213030119.pdf - Published Version Download (665kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (385kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (320kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (313kB)
	Text (Fulltext) FULLTEXT YOZI AL MUARIF 2213030119.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan adat mengenai penetapan biaya bagi pendatang yang ingin menetap di Nagari Ranah Air Haji. Aturan tersebut dibuat dan dilaksanakan oleh perangkat adat serta telah berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya aturan penetapan biaya bagi pendatang, penerapan aturan tersebut, serta menganalisinya dalam persepektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, aturan ini lahir dari musyawarah para petinggi adat yang berlangsung puluhan tahun lalu sebagai mekanisme adat untuk memberikan pengakuan sosial bagi pendatang yang ingin menjadi bagian dari masyarakat nagari. Kedua, dalam penerapannya, aturan ini membedakan pendatang berdasarkan jalur kedatangannya melalui perkawinan atau tanpa perkawinan bekerja/berusaha dengan besaran biaya yang berbeda untuk masing-masing jalur. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian antara biaya yang ditetapkan secara resmi dengan yang dibayarkan sebagian pendatang, serta belum tersedianya mekanisme administrasi dan pelaporan yang jelas atas dana yang dipungut. Ketiga, dalam perspektif siyasah dusturiyah, perangkat adat memiliki kewenangan membentuk aturan melalui musyawarah sebagai bentuk pelaksanaan sultah tasyri'iyyah. Namun, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi. Oleh karena itu, meskipun aturan tersebut mengandung nilai kemaslahatan, pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan dalam transparansi dana yang dipungut dari masyarakat pendatang.

Actions (login required)

View Item