Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Hadi, Farid Nurul (2026) Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Masters thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) tesis faridnurulhadi-cover-daftarisi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) tesis faridnurulhadi-BAB I WM.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (BAB III) tesis faridnurulhadi-BAB III WM.pdf - Published Version Download (122kB)
	Text (BAB V) tesis faridnurulhadi-BAB V WM.pdf - Published Version Download (339kB)
	Text (Full Text) tesis faridnurulhadi fulltext WM.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara legalitas formal pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional dengan praktik perkawinan yang tidak dicatat (nikah siri) yang masih berlangsung di masyarakat. Pada sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan pencatatan perkawinan, perlindungan anak, hubungan nasab, serta relasi antara hukum Islam dan hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat, dasar legitimasi, dan nilai kemanfaatan pencatatan perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam melalui analisis ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan paradigma filsafat hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur filsafat hukum Islam, serta berbagai karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis pencatatan perkawinan bukan merupakan unsur pembentuk sahnya perkawinan menurut hukum Islam, melainkan institusi hukum yang menghubungkan eksistensi religius perkawinan dengan eksistensi yuridisnya dalam sistem hukum negara. Secara epistemologis, legitimasi hukum pencatatan perkawinan tidak bertumpu pada perintah tekstual yang eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis, melainkan dibangun melalui proses ijtihad yang berlandaskan maqashid al-syar’ah, dan maṣlaḥah mursalah. Secara aksiologis, pencatatan perkawinan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak serta sebagai sarana mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariat, hak asasi manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan perlindungan hukum dalam masyarakat modern yang selaras dengan prinsip dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-maṣaliḥ.

Actions (login required)

View Item