FORMULASI AKAD DAN INSTRUMEN PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA

Satria, Rio (2019) FORMULASI AKAD DAN INSTRUMEN PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA. Doctoral thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

Text (Fulltext) Full Disertasi Rio.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Sejak tahun 2006, pemerintah membuka pendaftaran ibadah haji setiap hari kerja di sepanjang tahun. Kebijakan itu telah mengakibatkan antrian (waiting list) calon jemaah haji setiap tahun semakin bertambah panjang, di samping itu, kebijakan tersebut juga berpengaruh positif terhadap akumulasi dana haji yang tersimpan di rekening Menteri Agama, sekarang BPKH. Agar dana itu berdaya guna sekaligus berhasil guna untuk meningkatkan kualias penyelenggaraan ibadah haji, maka pemerintah berinisiasi menginvestasikan dana tersebut. Oleh karena sumber dana tersebut adalah setoran calon jemaah haji untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji, maka dana itu harus dikelola sesuai dengan syariat Islam, di samping berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan (1) Formulasi akad antara calon jemaah haji dengan Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana haji, (2) Instrumen investasi dana haji oleh Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menurut hukum Islam, dan (3) Cara penentuan imbal bagi hasil pengelolaan dana haji menurut hukum Islam. Penelitian ini adalah gabungan antara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris (applied law research). Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta hasil koesiner, sedangkan data sekunder adalah formulir akad antara calon jemaah haji dengan Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), laporan pengelolaan dana haji, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dana haji, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku, jurnal, majalah, website, kamus, ensiklopesi, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji. Penelitian ini menemukan bahwa (1) Formulasi akad yang lebih tepat digunakan sebagai dasar pengelolaan dana haji berupa setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus adalah wadi<’ah yad al-d}ama<nah, (2) Instrumen investasi dana haji dapat dipilih secara fleksibel oleh BPKH, selama dana haji dikelola berdasarkan akad wadi<’ah yad al-d}ama<nah, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan lebih mengutamakan instrumen investasi tidak langsung (indirect investment) dibandingkan instrumen investasi langsung (direct investment) atas pertimbangan aspek kehati-hatian, nilai manfaat, serta likuiditas, dan (3) Imbal hasil nilai manfaat investasi dana haji dapat digunaan secara maksimal menjadi indirect cost untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, sesuai dengan peraturan perundangundangan, asalkan dana haji dikelola berdasarkan akad wadi<’ah yad al- d}ama<nah. Agar pengelolaan dana haji melindungi calon jemaah haji serta memaksimalkan nilai manfaat investasi, maka penelitian ini merekomendasikan kepada BPKH, baik secara langsung maupun melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), untuk mensosialisasikan pelaksanaan pengelolaan dana haji dan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi sekaligus menambahkan muatan norma baru ke dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Actions (login required)

View Item