Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tentang Sertifikasi Halal Dan Kaitannya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat

Rasyid, Arbanur (2017) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tentang Sertifikasi Halal Dan Kaitannya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat. Doctoral thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

Text (Fulltext) Disertasi Arbanur.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Kajian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan sertifikat halal satu produk, utamanya makanan dan minuman. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara telah mengeluarkan ratusan sertifikat halal sejak tahun 2002. Makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal beredar di tengah-tengah masyarakatbercampur dengan produk makanan dan minuman lain yang tidak bersertifikat halal. Pada sisi lain masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang heterogen baik dari segi agama, suku, dan ras. Kenyataan menunjukkan bahwa produsen makanan dan minuman jumlahnya ribuan belum memberikan kontribusi besar dalam mendukung program Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara untuk mengajukan sertifikasi halal. Adapun masyarakat muslim sebagai konsumen tidak memperhatikan label halal ketika membeli dan mengkonsumsi makanan dan minuman. Fokus penelitian adalahpertama, bagaimana dasar Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan ketentuan halal terhadap produk yang disertifikasi. Kedua, bagaimana cara Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan ketentuan halal terhadap produk yang disertifikasi. Ketiga, apa saja kendala dan tantangan Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan informasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman. Keempat, bagaimana kesadaran hukum masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan minuman. Berdasarkan latar belakang di atas, maka jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara terutama Komisi Fatwa, auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Padangsidimpuan dan Medan serta sejumlah produsen dan konsumen makanan dan minuman. Selain data primer di atas, digunakan juga data sekunder seperti catatan rapat komisi fatwa, hasil auditing para auditor, sertifikat halal, sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, rekaman, video, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi, display dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:pertama, secara teoritisMajelis Ulama Indonesia Sumatera Utaramenetapkan fatwa halal berdasarkan pada Alquran dan Hadis serta dalil-dalil lainnyatetapi secara praktikalMajelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menetapkan fatwa halal secara berbeda yaitu melalui kajian teknis/auditbahan yang dilakukanLembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika. Ketika Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika menyatakan halal, maka dalil-dalil tidak muncul lagi dalam fatwa halal. Kedua, cara Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam menetapkan fatwa halal seperti jaringan. Artinya jika bahan baku sudah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia wilayah lain atau lembaga lain dari luar negeri, maka Majelis Ulama Indonesia tidak lagi menguji bahan tersebut. Ketiga, kendala Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam sosialisasi sertifikasi halal ada dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah materi, kegiatan, dan jadwal sosialisasi yang tidak terprogram secara maksimal dan biaya operasional yang sangat terbatas. Tantangannya adalah regulasi pangan yang sangat lemah dan serbuan makanan dan minuman dari luar negeriyang tidak bersertifikat halal. Keempat, kesadaran hukum produsen dan konsumen tentang sertifikasi halal sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah produsen yang mengajukan sertifikasi halal setiap tahun. Demikian juga kesadaran hukum konsumen yang sudah baik, sekalipun ada segelintir konsumen yang menunjukkan perilaku berbeda ketika berbelanja dengan lebih memperhatikan label harga dan masa berlaku atau ketika mereka menjadi pelanggan restoran, café, rumah makan yang dikelola non muslim.

Actions (login required)

View Item