Akad Sewa Beli Kendaraan Dinas dalam Persfektif Fikih Mua’malah

Alinardius, Alinardius (2010) Akad Sewa Beli Kendaraan Dinas dalam Persfektif Fikih Mua’malah. Masters thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

Text (Fulltext) AKAD SEWA BELI KENDARAAN DINAS DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (978kB)

Abstract

Maksud dari judul tesis ini adalah penelitian terhadap akad sewa beli kendaraan dinas yang dilaksanakan pemerintah Daerah dalam kajian fikih muamalah. Sewa beli merupakan kajian baru dan tidak dikenal dalam kajian fikih klasik. Dalm fikih klasik hanya mengenal sewa menyewa (ijarah) dan jual beli (bai’) dan tidak ada kajian yang mendalam tentang sewa beli. Dewasa ini sewa beli dipraktekkan dalam pemenuhan kebutuhan mu’amalah seperti yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sewa beli adalah suatu perbuatan hukum yang diperjanjikan selama harga barang belum dibayar lunas, maka pihak pembeli berada daam status penyewa, sedangkan yang menjadi harga sewa adalah harga barang yang bersangkutan, namun setelah harga cicilan lunas maka benda tersebut menjadi milik penyewa. Berdasarkan hal itu, persoalan yang muncul diatas maka tesis ini membahas bagaimana mekanisme akad sewa beli kendaraan dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dan bagaimanakah kedudukan akad sewa beli kendaraan dinas dalam persfektif fikih muamalah Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), yakni pengumpulan data dari berbagai literatur, yang meliputi: kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berkaitan dengan Muamalah khususnya pembahasan tentang Akad sewa beli . Keseluruhan data tersebut diolah dengan menggunakan metode berpikir induktif, deduktif dan komparatif dan selanjutnya disarikan dalam kesimpulan akhir. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme sewa beli kendaraan dinas pada Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar melalui akad sewa beli dalam satu akad perjanjian. Maka terdapat penggabungan antara akad sewa dengan akad beli. Akad sewa beli kendaraan dinas dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah karena adanya sifat mengumpulkan dua akad dalam satu objek muamalah yakni akad ba’i dan akad ijarah. Karena perjanjian ini banyak dipraktekkan oleh masyarakat maka perlu dibuat kontruksi hukum yag tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Salah satu kontruksi hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Cq Dewan Syari’ah Nasional adalah fatwa nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 dengan mengeluarkan sistem al-Ijarah al-Muntahiya bit-Tamlik. Ijarah al-Muntahiya bit-Tamlik dalam dua bentuk kontruksi yakni ijarah al-Muntahiya bit-Tamlik dengan opsi beli dan Ijarah al-Muntahiya bit-Tamlik dengan janji hibah.

Actions (login required)

View Item