Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Penetapan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Panjang (Studi Penetapan Hakim No. 6/Pdt.P/PA.PP)

Quratulaini, Salsabila (2026) Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Penetapan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Panjang (Studi Penetapan Hakim No. 6/Pdt.P/PA.PP). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Cover.pdf - Published Version Download (752kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (616kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (475kB)
	Text (BAB V) BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dikabulkannya permohonan itsbat nikah hanya berdasarkan kesaksian de auditu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan alat bukti testimonium de auditu, bagaimana tinjauan hukum acara perdata terhadap penetapan yang dikabulkan hanya dengan alat bukti testimonium de auditu, dan bagaimana analisis yurisprudensi dengan teori syahadah al-istifadhah dalam konsep fikih. Penelitian yuridis normatif ini menerapkan analisis deskriptif kualitatif terhadap Penetapan No. 6/Pdt.P/2023/PA.PP, UU Perkawinan, KHI, dan rujukan hukum lainnya yang menghasilkan kesimpulan: Pertama, pertimbangan hakim didasari oleh keterangan para saksi yang saling berkaitan dan relevan dengan fakta pernikahan Pemohon. Hakim menitikberatkan pada fakta Pemohon dan istrinya telah hidup serumah sejak tahun 1979 tanpa ada tanggapan buruk dari masyarakat. Hakim juga menggunakan pendapat mazhab Hanabilah, Syafi’i, dan Hanafi yang membolehkan kesaksian istifadhah dalam perkara nikah. Kedua, ditinjau dari hukum acara perdata, kekuatan testimonium de auditu secara normatif ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 KUHPerdata, namun untuk mewujudkan rasa keadilan hukum, hakim melakukan konstruksi hukum dengan mengadopsi Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diselaraskan dengan fakta sosiologis masyarakat, sehingga menghasilkan kekuatan pembuktian yang cukup bagi keyakinan hakim. Ketiga, analisis Yurisprudensi MARI dengan teori syahadah al-istifadhah yang dibentuk dan diterima untuk menjamin kemaslahatan berupa perlindungan hak-hak keperdataan pada peristiwa yang terjadi di ruang pribadi atau sudah lama berlangsung sehingga sulit dibuktikan secara langsung. Dalam penerimaan testimonium de auditu, terlihat bahwa Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip hukum yang sama dengan konsep syahadah al-istifadhah.

Actions (login required)

View Item