Isbat Nikah dalam Poligami Tanpa Izin Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML Pengadilan Agama Muara Labuh)

Amelia, Reza (2026) Isbat Nikah dalam Poligami Tanpa Izin Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML Pengadilan Agama Muara Labuh). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) REZA AMELIA 2213010221 COVER - DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) REZA AMELIA 2213010221 BAB 1.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text (BAB III) REZA AMELIA 2213010221 BAB 3.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) REZA AMELIA 2213010221 BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (207kB)
	Text (SKRIPSI FULLTEXT) REZA AMELIA 2213010221 SKRIPSI FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi hukum positif dengan praktik di peradilan, di mana Pengadilan Agama Muara Labuh mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri tanpa izin istri pertama, meskipun hal tersebut secara tegas dilarang dan dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama Poin 8. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah pertama, apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML. Kedua, tinjauan hukum acara peradilan agama dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML Pengadilan Agama Muara Labuh. Ketiga, tinjauan maqasid al-syari’ah terhadap putusan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah poligami tanpa izin tersebut. Jenis penelitian yaitu penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu analisis terhadap putusan nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan tersebut secara verstek demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap status keperdataan anak-anak pemohon yang telah lahir dari perkawinan yang harmonis selama dua puluh tahun. Berdasarkan hukum acara peradilan agama, penyimpangan terhadap SEMA ini dinilai menciptakan ketidakpastian hukum dan mengabaikan asas keseragaman penerapan hukum. Namun, dalam perspektif Maqasid alSyari'ah, praktik ini dinilai telah sesuai dan mengutamakan aspek perlindungan kemaslahatan (maslahah al-'ibad) pada tingkat daruriyyat (melindungi keturunan/hifz al-nasl), hajiyyat (kemudahan administrasi), dan tahsiniyyat (ketertiban hukum melalui pencatatan resmi). Implikasi dari penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum yang diwakili oleh ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara isbat nikah poligami.

Actions (login required)

View Item