Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelamatan Jenis Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Haryani, Riri (2026) Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelamatan Jenis Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover- Daftar Isi) Cover- Daftar Isi.pdf - Published Version Download (661kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (548kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (916kB)
	Text (BAB V- Daftar Pustaka) BAB V- Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (270kB)
	Text (Skripsi Riri Haryani Fulltext) Skripsi Riri Haryani Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena masih adanya ancaman terhadap kelestarian penyu di Pantai Apar Kota Pariaman, seperti pengambilan telur penyu secara ilegal, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan perlindungan penyu sebagai satwa yang dilindungi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa yang Dilindungi di Pantai Apar, (2) Bagaimana kendala dan tantangan perlindungan penyu di Pantai Apar berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2024, dan (3) Bagaimana pelaksanaan perlindungan penyu di Pantai Apar berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2024 dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 di Pantai Apar telah dilaksanakan melalui penyuluhan, edukasi konservasi, pemasangan media informasi, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi penyu. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui peraturan tersebut dan masih terjadi pengambilan telur penyu secara ilegal. Kedua, kendala dan tantangan dalam perlindungan penyu di Pantai Apar meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurang optimalnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian penyu dan habitatnya. Ketiga, pelaksanaan perlindungan penyu di Pantai Apar telah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah, yaitu prinsip adl (keadilan), al-taysir (kemudahan), syura (musyawarah), tabligh, dan amanah (tanggung jawab). Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dan pengelola kawasan konservasi dalam melakukan penyelamatan, pemeliharaan, pelepasliaran, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat guna menjaga kelestarian penyu dan habitatnya.

Actions (login required)

View Item