Peran Satuan Tugas Pecegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UIN Imam Bonjol Padang dalam Menjamin Hak Keberlanjutan Studi Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqashid Al-syari'ah

Hendriyani, Armanida (2026) Peran Satuan Tugas Pecegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UIN Imam Bonjol Padang dalam Menjamin Hak Keberlanjutan Studi Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqashid Al-syari'ah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) cover - daftar isi.pdf - Published Version Download (959kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (579kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (410kB)
	Text (FULL) SKRIPSI ARMANIDA HENDRIYANI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih adanya korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang mengalami hambatan dalam melanjutkan studi akibat dampak psikologis dan akademik yang ditimbulkan. Dalam kondisi tersebut, Satgas PPKS memiliki peran penting untuk menjamin terpenuhinya hak keberlanjutan studi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi Satgas PPKS dengan bagian akademik dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual, mengetahui bentuk dukungan yang diperoleh Satgas PPKS, serta menganalisis peran Satgas PPKS berdasarkan perspektif maqasid al-syari’ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan field research. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Satgas PPKS, pihak akademik, pimpinan fakultas, dosen, dan korban kekerasan seksual di UIN Imam Bonjol Padang. Data pendukung diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas PPKS berperan dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban melalui pendampingan, asesmen, pemberian rekomendasi akademik, serta koordinasi dengan fakultas dan program studi. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi dispensasi kehadiran, penyesuaian jadwal perkuliahan, perpanjangan waktu pengumpulan tugas, dan bantuan administratif. Namun, pelaksanaan koordinasi antara Satgas PPKS dan bagian akademik belum sepenuhnya optimal sehingga pemenuhan hak akademik korban masih menghadapi beberapa kendala. Ditinjau dari perspektif maqashid al-syari’ah, peran Satgas PPKS telah sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), dan menjaga kehormatan (hifz al-‘irdh), meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi untuk mewujudkan perlindungan yang lebih optimal bagi korban.

Actions (login required)

View Item