Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e) tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Sadd ad-Zari'ah

Putri, Viona Dwi Seftria (2026) Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e) tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Sadd ad-Zari'ah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) VIONA DWI SEFTRIA PUTRI 2213030001 COVER-DAFTAR ISIS.pdf - Published Version Download (774kB)
	Text (BAB I) BAB I VIONA DWI SEFTRIA PUTRI 2213030001.pdf - Published Version Download (467kB)
	Text (BAB III) BAB III VIONA DWI SEFTRIA PUTRI 2213030001.pdf - Published Version Download (405kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Full Text) SKRIPSI VIONA DWI SEFTRIA PUTRI 2213030001 (2026) (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kontroversi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4) huruf (e) yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi dalam pelayanan kesehatan sistem reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai penafsiran di masyarakat, khususnya terkait potensi penyalahgunaan yang dianggap dapat membuka jalan terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 serta menganalisisnya berdasarkan perspektif sadd ad-zari’ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penyediaan alat kontrasepsi dalam Pasal 103 ayat (4) huruf (e) bukan ditujukan kepada seluruh remaja, melainkan kepada remaja yang telah menikah sebagai upaya preventif untuk menunda kehamilan pada remaja yang belum siap secara fisik, ekonomi, dan mencegah risiko kesehatan yang lebih besar. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 yang menegaskan sasaran dan mekanisme pelaksanaannya. Namun, langkah pembatasan tersebut belum sepenuhnya tuntas karena di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 masih mempertahankan frasa longgar yaitu usia sekolah dan remaja, tanpa penjelasan yang eksplisit. Ditinjau dari perspektif sadd ad-zari’ah, kebijakan pemerintah meyediakan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dipandang sebagai sebuah kebijakan yang dilarang (haram) karena dapat menjadi sarana atau jalan yang mempermudah terjadinya perzinaan. kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini dinilai cacat secara preventif hukum karena tidak menutup celah bahaya sejak dini. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan fungsi preventif regulasi yang memicu benturan nilai hukum, salah paham di masyarakat, serta risiko penyalahgunaan alat kontrasepsi di lapangan yang berpotensi mempermudah terjadinya hubungan seks bebas (perzinaan).

Actions (login required)

View Item