Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam Menjamin Keadilan Bagi Masyarakat Marginal di Pengadilan Agama Solok Perspektif Siyasah Qadhaiyah

Alfath, Fariz (2026) Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam Menjamin Keadilan Bagi Masyarakat Marginal di Pengadilan Agama Solok Perspektif Siyasah Qadhaiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (924kB)
	Text (Bab I Skripsi) BAB I Skripsi.pdf - Published Version Download (587kB)
	Text (Bab III Skripsi) BAB III Skripsi.pdf - Published Version Download (595kB)
	Text (Bab V - Daftar Pustaka) BAB V- Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (375kB)
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara layanan Posbakum Pengadilan Agama Solok dengan kebutuhan nyata masyarakat marginal dalam menghadapi persidangan. Meskipun Posbakum menyediakan layanan informasi, konsultasi, nasihat hukum, dan pembuatan dokumen secara cuma-cuma sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat tetap harus menghadapi persidangan sendiri tanpa pendampingan advokat. Pertanyaan penelitian: 1) bagaimana bentuk layanan Posbakum? 2) apa kendala pencari keadilan tanpa pendampingan posbakum? 3) bagaimana perspektif Siyasah Qadhaiyah menilai efektivitas Posbakum? Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris melalui wawancara mendalam dengan petugas Posbakum, lima pengguna layanan, dan data register periode Januari–April 2026. Hasil penelitian: Posbakum telah menjalankan berbagai bentuk layanan, mulai dari konsultasi hingga pembuatan dokumen di seluruh tahap persidangan, namun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya layanan pendampingan litigasi. Kedua, pencari keadilan menghadapi empat kendala utama yaitu kendala psikologis, teknis-yuridis, Kendala jarak dan biaya, serta kendala informasi. Ketiga, dalam perspektif Siyasah Qadhaiyah melalui prinsip musawah, al- ‘adalah, dan perlindungan hak, Posbakum telah mewujudkan keadilan formal namun belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif. Posbakum dapat di analogikan sebagai kewajiban negara memenuhi hak masyarakat yang biayanya di ambil dari anggaran belanja negara.

Actions (login required)

View Item