Disparitas dalam Menetapkan Besaran Mut'ah pada Cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh)

Awal, Haniffatul (2026) Disparitas dalam Menetapkan Besaran Mut'ah pada Cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Haniffatul Awal_2213010132_Cover- Daftar isi.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) Bab I hanif.pdf - Published Version Download (968kB)
	Text (BAB III) Bab III HANIF .pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) Bab V-DAPUS HANIF.pdf - Published Version Download (680kB)
	Text (fulltext) Haniffatul Awal _2213010132_Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat (Disparitas) hakim dalam memutus perkara besaran mut’ah yang sesuai bagi istri yang ditalak di Pengadilan Agama Payakumbuh, khususnya sebagaimana tercermin dalam beberapa Penetapan tersebut , Disparitas merupakan wujud kebebasan dan interpretasi hakim dimana penafsiran hukum menjadi sarana bagi hakim untuk memahami, menggali, dan menetapkan makna suatu ketentuan hukum sesuai dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena disparitas dalam penetapan mut’ah tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum formal, tetapi juga menyangkut penentuan hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan tentang disparitas penetapan besaran mut’ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh serta dampaknya terhadap para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis putusan perkara tahun 2024–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mut’ah tidak memiliki standar nominal baku dan sangat bergantung pada diskresi hakim, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, asas kepatutan, keadilan, serta hasil mediasi. Disparitas muncul dalam bentuk perbedaan signifikan antara tuntutan dan putusan, kecuali pada perkara yang diselesaikan melalui mediasi yang cenderung lebih stabil. Dampaknya, bagi istri mut’ah berfungsi sebagai dukungan ekonomi awal, namun seringkali terbatas, sedangkan bagi suami menjadi beban yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Dari sisi keadilan, putusan berbasis kesepakatan lebih mencerminkan keadilan dibandingkan putusan dengan disparitas tinggi. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih jelas untuk meminimalisir disparitas dan mewujudkan keadilan substantif.

Actions (login required)

View Item