Maqashid Izin Mamak sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Pada Masyarakat Talang Babungo

Fadli, A'zizil (2026) Maqashid Izin Mamak sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Pada Masyarakat Talang Babungo. Masters thesis, Universitas Islam Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) COVER-DAFTAR ISI A'ZIZIL.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB 1) BAB 1 WATERMARK A'ZIZIL.pdf - Published Version Download (413kB)
	Text (BAB 3) BAB 3 WATERMARK.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text (BAB SIMPULAN-DAPUS) BAB 8 WATERMARK-DAPUS A'ZIZIL.pdf - Published Version Download (551kB)
	Text THESIS FULL TEXT A'ZIZIL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Studi ini mengkaji konstruksi hukum otoritas tradisional yaitu mamak terkait dengan pemberian izin mamak sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran perkawinan di Talang Babungo. Penelitian ini diproyeksikan akan melahirkan pengetahuan terkait dengan bagaimana pemerintah daerah memperkuat atau mengininsiasi munculnya kekuatan lokal berbasis kultural atau adat menjadi kekuatan dalam membangun keutuhan dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan pertama melalui wawancara dengan ninik mamak, alim ulama, ketua KAN, Wali Nagari dan kepala KUA. Kedua melalui studi dokumentasi dengan menelaah dokumen adat dan referensi akademis terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori fungsi manifest dan latent Robert K. Merton yang kemudian dikorelasikan dengan teori maqāṣid al-syarī‘ah al-Syāṭibī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin mamak memiliki fungsi manifest sebagai bentuk legitimasi adat dan mekanisme pengakuan sosial terhadap perkawinan, serta fungsi latent sebagai instrumen stabilisasi sosial, pencegahan konflik adat, dan penjagaan marwah kaum. Berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik ini selaras dengan upaya perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), akal (ḥifẓ al-‘aql), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan keharmonisan sosial sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Penelitian ini menegaskan bahwa izin mamak bukanlah bentuk penambahan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, melainkan merupakan mekanisme legitimasi sosial yang mengintegrasikan norma adat, norma sosial, dan norma hukum dalam konteks lokal. Dengan demikian, izin mamak mencerminkan relasi yang bersifat komplementer antara hukum adat dan hukum negara, serta dapat dipahami sebagai manifestasi nilai kemaslahatan dalam praktik hukum keluarga Islam berbasis kearifan lokal dalam rangka pemeliharan kaum.

Actions (login required)

View Item