KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rizal Muarif, Rizal (2026) KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) COVER TESISKU.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (643kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (198kB)
	Text BAB V (1).pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (FULL TEXT) TESIS KU SELESAI PASCA MUNAQSYAH 02 FEBRUARI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan tidak tercatat masih menjadi fenomena yang umum di masyarakat, khususnya di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Walaupun secara agama dianggap sah, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum negara yang dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik kasus perkawinan tidak tercatat, tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan, dan upaya pemerintah setempat dalam menangani masalah ini selama periode 2020–2024. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, tokoh agama, dan aparat pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, yang ditunjukkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Peningkatan jumlah perkawinan tidak tercatat dari tahun ke tahun mencerminkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Faktor-faktor penyebab termasuk miskonsepsi agama, kondisi ekonomi yang sulit, dan kurangnya sosialisasi hukum. Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya, seperti layanan isbat nikah, hal tersebut belum mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penguatan peran pemerintah sangat diperlukan untuk menekan angka perkawinan tidak tercatat serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dan anak. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perkawinan Tidak Tercatat, Pencatatan Perkawinan, Ranah Batahan.

Actions (login required)

View Item