Relasi Kuasa-Pengetahuan Sayyid Muhammad Ibn ‘Alawī al-Mālikī al-Ḥasanī (W.2004 M) dalam Kajian Hadis di Arab Saudi Abad ke-XX

Alhafizh, Rasyid (2026) Relasi Kuasa-Pengetahuan Sayyid Muhammad Ibn ‘Alawī al-Mālikī al-Ḥasanī (W.2004 M) dalam Kajian Hadis di Arab Saudi Abad ke-XX. Masters thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Rasyid Alhafizh. NIM 2420070008. Cover-Daftar Isi.pdf Download (875kB)
	Text (BAB I) Rasyid Alhafizh. NIM 2420070008. BAB 1.pdf Download (237kB)
	Text (BAB III) Rasyid Alhafizh. NIM 2420070008. BAB 3.pdf Download (242kB)
	Text (BAB V) Rasyid Alhafizh. NIM 2420070008. BAB 5.pdf Download (339kB)
	Text (Fulltext) Rasyid Alhafizh. NIM 2420070008. Fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pengetahuan, termasuk keilmuan hadis tidak berlangsung secara netral, melainkan diproduksi dalam relasi kuasa yang melibatkan kepentingan, ideologi, dan misi tertentu. Relasi tersebut memengaruhi penilaian atas kredibilitas periwayat (rijāl), mekanisme taṣḥīḥ, serta pemaknaan matan hadis. Dalam konteks Arab Saudi abad ke-20, dinamika ini tampak jelas dalam pertarungan wacana antara Sayyid Muḥammad Ibn ‘Alawī al-Mālikī dan otoritas ulama Salafi terkait isu tawassul, tabarruk, maulid Nabi, ziarah kubur, dan bid’ah. Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan (library research). Sumber data primer adalah Mafāhīm Yajibu an Tuṣaḥḥaḥ karya al-Mālikī, didukung oleh kitab-kitab hadis, literatur rijāl, buku, artikel ilmiah, dan publikasi relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan paradigma relasi kuasa-pengetahuan Michel Foucault dengan fokus pada tiga aspek: bentuk wacana, proses epistemologis, dan instrumen produksi-reproduksi kuasa-pengetahuan hadis al-Mālikī. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, pada level discursive formation, al-Mālikī melakukan reclassification of discourse dengan memosisikan tawassul, tabarruk, maulid Nabi, ziarah kubur, dan bid’ah sebagai persoalan furū’, bukan uṣūl al-dīn. Tabarruk diposisikan sebagai bagian dari tawassul yang mencakup individu, peninggalan, dan jejak (āṡār) orang-orang saleh. Ziarah kubur dinilai sebagai amalan yang disunnahkan bagi laki-laki dan perempuan, sementara maulid Nabi dipahami sebagai ekspresi kecintaan kepada Nabi sekaligus sarana dakwah dan pembinaan spiritual. Klasifikasi bid’ah ke dalam “bid’ah dunia” dan “bid’ah agama” sebagaimana digunakan oleh Salafi dinilai tidak memadai karena bekerja sebagai mekanisme normalisasi doktrinal. Kedua, pada level discursive practice, relasi kuasa-pengetahuan hadis al-Mālikī beroperasi melalui kontestasi dalam taṣḥīḥ, jarḥ wa al-ta’dīl, penerimaan hadis ḍa’īf dalam faḍā’il al-a’māl, serta penerapan pendekatan kontekstual dalam fiqh al-ḥadīṡ. Perbedaan penilaian terhadap periwayat seperti ‘Amr bin Mālik al-Nukrī, Abū al-Jawzā’, Muḥammad bin Muṣ‘ab al-Qarqasānī, dan Rūḥ bin Ṣalāḥ menunjukkan bahwa kredibilitas rijāl berfungsi sebagai mekanisme eksklusi epistemik dalam produksi kebenaran (regime of truth). Melalui strategi internal subversion, al-Mālikī tetap beroperasi dalam kerangka metodologi hadis klasik, tetapi menggeser titik tekan otoritasnya dengan mengedepankan akumulasi riwayat, ta’wīl, dan pendekatan komparatif. Ketiga, pada level dispositif, produksi dan reproduksi pengetahuan al-Mālikī dijalankan melalui sejumlah instrumen produktif: pemanfaatan modal simbolik sebagai seorang sayyid, konstruksi genealogi keilmuan berbasis literatur ulama Asyā‘irah dan jumhur muḥaddiṡīn, halaqah sebagai ruang heterotopia non-negara, jaringan keilmuan transnasional sebagai medium sirkulasi diskursus, serta karya tulis sebagai teknologi kuasa tekstual. Keseluruhan instrumen ini memungkinkan pembentukan rezim kebenaran alternatif di tengah hegemoni pengetahuan keagamaan resmi negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis dalam konteks Arab Saudi tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi sebagai arena kontestasi kuasa, otoritas, dan legitimasi keagamaan. Dalam konfigurasi kuasa-pengetahuan yang asimetris tersebut, al-Mālikī memang menempati posisi non-dominan, namun tetap memiliki kapasitas untuk mereposisi pusat otoritas dan memproduksi wacana alternatif secara tradisional, meskipun berhadapan dengan struktur keagamaan negara hegemonik

Actions (login required)

View Item