Gumilang, Syukria Fajar (2026) Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 135/Pdt.G/2024/Pa.Pdg Terhadap Hak Dan Kewajiban Istri Yang Ditalak. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.
|
Text (cover)
Cover - Daftar Isi Syukria Fajar Gumilang-2213010092.pdf - Published Version Download (586kB) |
|
|
Text (Bab I)
Skripsi syukria Bab I WM.pdf - Published Version Download (390kB) |
|
|
Text (Bab III)
Skripsi syukria Bab III WM.pdf - Published Version Download (312kB) |
|
|
Text (Bab V - Daftar Pustaka)
Skripsi syukria Bab V-Dapus WM.pdf - Published Version Download (318kB) |
|
|
Text (fulltext)
Skripsi Fullext Syukria Fajar Gumilang-2213010092.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh hakim yang memutuskan perkara yang berbeda dengan aturan yang ada di dalam al-Quran surah al-Ahzab ayat 49 yang menjelaskan tidak ada masa iddah bagi istri yang diceraikan qabla dukhul dan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 149 huruf a bahwasanya apabila perkawinan putus karna talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg ini terhadap hak dan kewajiban istri yang ditalak qabla dukhul. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan bacaan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur dan teknik analisis data dengan teknik analisis isi (content analisis) dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1.Implikasi putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg terhadap hak istri adalah tidak sesuai dengan ketentuan al-Quran di dalam surah al-Ahzab ayat 49 dan Pasal 149 KHI yang menjelaskan bahwa tidak adanya masa iddah bagi istri yang diceraikan qabla dukhul. Karena jika tidak ada masa iddah, maka tidak ada pula lah nafkah iddah bagi istri tersebut, tetapi suami harus memberikan nafkah mut’ah sebagai penghormatan suami kepada istri yang ditalak. 2. Implikasi putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg terhadap kewajiban istri adalah tidak ada kewajiban yang harus dijalankan oleh istri, karena istri tidak menerima hak-hak tertentu setelah perceraian, maka tidak ada pula lah kewajiban dan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban tersebut bagi istri.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Putusan Pengadilan Agama, Perceraian, Hak-Hak dan Kewajiban Istri |
| Subjects: | Tajuk Subjek > Agama Islam > Fiqih > Hukum Keluarga, Perkawinan, Pernikahan Menurut Islam |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga |
| Depositing User: | Ruang Baca Fakultas Syariah |
| Date Deposited: | 13 Mar 2026 07:16 |
| Last Modified: | 13 Mar 2026 07:16 |
| URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/32222 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
