Analisis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Agam no. 6 tahun 2005 tentang berpakaian muslim perspektif siyasah tanfidziyyah (Studi kasus Nagari Duo Koto)

Putri, Sarah Septiana (2026) Analisis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Agam no. 6 tahun 2005 tentang berpakaian muslim perspektif siyasah tanfidziyyah (Studi kasus Nagari Duo Koto). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover - Daftar isi sarah...pdf - Published Version Download (825kB)
	Text (Bab 1) bab i sarah....pdf - Published Version Download (684kB)
	Text (Bab 3) bab iii sarah...pdf - Published Version Download (575kB)
	Text (Bab 5-Daftar Pustaka) bab v- daftar pustaka sarah...pdf - Published Version Download (492kB)
	Text (Full Text) Skripsi - Sarah Septiana Putri -2213030010-Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penulis Skripsi ini dilatar belakangai karena adanya kendala, seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Nagari Duo Koto terhadap Peraturan Daerah No.6 tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim ini. Rumusan masalah di dalam skripsi ini ialah bagaimana analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakain Muslim Perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan Penelitian yang sudah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: pertama pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim di Nagari Duo Koto dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Meskipun Perda ini bertujuan menegakkan nilai-nilai syariat Islam serta menjaga moralitas dan ketertiban sosial, penerapannya menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain perbedaan pemahaman di tengah masyarakat, adanya resistensi sosial, keterbatasan sosialisasi dari pemerintah daerah, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Kedua terdapat persoalan terkait keseimbangan antara kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan kebijakan berbasis syariat Islam dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan sosial. Kata kunci: Peraturan daerah, berpakaian muslim, siyasah dusturiyah

Actions (login required)

View Item