Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan pasir (Studi kasus di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok) PERSPEKTIF FIKIH BI’AH

Idayanti, Saddiah (2026) Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan pasir (Studi kasus di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok) PERSPEKTIF FIKIH BI’AH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar isi) COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (657kB)
	Text (Bab I) BAB 1.pdf - Published Version Download (376kB)
	Text (Bab III) BAB III.pdf - Published Version Download (440kB)
	Text (Bab V- DAFTAR PUSTAKA) BAB V- DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (FULLTEXT) Saddiah idayanti fiks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi masyarakat dan tingginya potensi sumber daya alam yang tersedia di Nagari Air Dingin yaitu pertambangan non ilegal dan ilegal, Selain itu adanya ketidaksesuaian antara aktivitas pertambangan dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam fikih bi’ah. Penelitian ini bertujuan: Pertama, Untuk menganalisis pengelolaan pertambangan pasir oleh masyarakat dan pelaku usaha di Nagari Air Dingin. Kedua, Mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga, Untuk mengetahui tinjauan fikih bi’ah terhadap penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pertambangan di Nagari Air Dingin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: Pertama, Aktivitas pertambangan yang dilakukan di Nagari Air Dingin melibatkan pertambangan legal dan ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat. Kedua, Bahwa implementasi UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 dalam kegiatan pertambangan pasir di Nagari Air Dingin belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek pengawasan, pengendalian dampak lingkungan, dan pemulihan kerusakan. Ketiga, Dalam perspektif fikih bi’ah, aktivitas pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan prinsip menjaga keseimbangan alam, larangan melakukan kerusakan (ifsad), serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan melalui peran aktif pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar selaras dengan hukum positif dan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Pertambangan Pasir, Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Fikih Bi’ah, Nagari Air Dingin

Actions (login required)

View Item