Peran Wali Nagari dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pasar Nagari Ditinjau dari Fikih Siyasah Idāriyah

Kamal, Mhd Ihsan (2026) Peran Wali Nagari dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pasar Nagari Ditinjau dari Fikih Siyasah Idāriyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) MHD IHSAN KAMAL-2013030149-COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 2) MHD IHSAN KAMAL-2013030149-BAB I.pdf - Published Version Download (860kB)
	Text (Bab 3) MHD IHSAN KAMAL-2013030149-BAB III.pdf - Published Version Download (605kB)
	Text (Bab v-dapus) MHD IHSAN KAMAL-2013030149-BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (464kB)
	Text (fulltext) MHD IHSAN KAMAL-2013030149-SKRIPSI FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembangunan Pasar Nagari Sungai Batang sebagai upaya pemerintah nagari dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan institusi ekonomi lokal. Adapun pertanyaan penelitian meliputi peran Wali Nagari dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pasar nagari, proses pembangunan pasar nagari, serta dampak pembangunan pasar nagari terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wali Nagari Sungai Batang berperan sebagai perumus kebijakan, pengelola administrasi pemerintahan, dan fasilitator komunikasi dalam pengelolaan Pasar Nagari, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan usaha, dan penguatan interaksi sosial. Namun demikian, dalam tinjauan Fikih Siyasah Idāriyah terhadap Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan peran Wali Nagari tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang dikehendaki oleh nilai-nilai syariat Islam.

Actions (login required)

View Item