Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar

Nafis, Muhammad (2026) Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) COVER - DAFTAR ISI MUHAMMAD NAFIS 2113030145.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I. MUHAMMAD NAFIS 2113030145.pdf - Published Version Download (264kB)
	Text (BAB III) BAB III MUHAMMAD NAFIS 2113030145.pdf - Published Version Download (172kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V - DAFTAR PUSTAKA. MUHAMMAD NAFIS 2113030145.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (SKRIPSI FULLTEXT) SKRIPSI FULLTEXT MUHAMMAD NAFIS 2113030145.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (23MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Politik uang (money politics) merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi lokal karena mendistorsi prinsip kesetaraan dan kedaulatan rakyat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya 41 aduan masyarakat terkait dugaan politik uang selama Pilkada 2024, yang mengindikasikan bahwa praktik tersebut masih berlangsung meski telah ada upaya pengawasan. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan:Pertama,upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Ketiga, serta menganalisisnya melalui perspektif Sadd Az-Zari'ah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar serta masyarakat, dilengkapi dengan studi dokumen dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, bawaslu telah melaksanakan lima upaya pencegahanutama, yaitu:(1)penyebaran himbauan tolak politik uangmelalui media sosial; (2) penerbitan surat edaran kepada calon dan partai politik untuk tidak melakukan politik uang;(3) pendidikan politik kepada masyarakat; (4) koordinasi antarlembaga melalui Sentra Gakkumdu untuk mencegah politik uang (5)melakukan patroli siber.Kedua, hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya personel, anggaran, dan kapasitas teknis. Hambatan eksternal mencakup kelemahan regulasi yang kurang tegas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya patron-klien yang masih mentolerir politik uang. Ketiga, analisis Sadd Az-Zari'ah mengungkap kesenjangan antara upaya pencegahan normatif dengan kapasitas penindakan yang lemah, sehingga "penutupan pintu kemudaratan" belum optimal. Secara konseptual, upaya-upaya ini sejalan dengan prinsip pencegahan (preventif) dan mencerminkan semangat Sadd Az- Zari'ah yang bertujuan menutup jalan (sadd al-dzarai') menuju kemudaratan. Namun,efektivitas upaya tersebutterkendala oleh beberapa hambatan struktural dan kultural. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa meskipun Bawaslu telah menunjukkan komitmen dan inisiatif, kompleksitas akar permasalahan yang bersifat sistemik menyebabkan upaya pencegahan belum menghasilkan efek jera yang signifikan. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penguatan kelembagaan, revisi regulasi yang lebih tegas,transformasi budaya politik masyarakat, dan sinergi yang lebih efektif antar semua pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pemilu yang bebas dari politik uang.

Actions (login required)

View Item