Perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang kewenangan penghulu sebagai wali hakim dalam pernikahan tanpa persetujuan wali nasab (Studi kasus di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara)

Khairudin, Ahmad (2026) Perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang kewenangan penghulu sebagai wali hakim dalam pernikahan tanpa persetujuan wali nasab (Studi kasus di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (cover-daftar isi) SKRIPSI AHMAD KHAIRUDIN COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) SKRIPSI AHMAD KHAIRUDIN BAB I.pdf - Published Version Download (530kB)
	Text (BAB III) SKRIPSI AHMAD KHAIRUDIN BAB III.pdf - Published Version Download (743kB)
	Text (BAB V- Daftar Pustaka) SKRIPSI AHMAD KHAIRUDIN BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (424kB)
	Text (Full Text) SKRIPSI AHMAD KHAIRUDIN FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim, padahal wali nasab masih ada dan diketahui keberadaannya, namun pernikahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan wali nasab. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan wali hakim tanpa persetujuan wali nasab serta meninjau kewenangan penghulu sebagai wali hakim ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan ketentuan fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan wali hakim menikahkan tanpa persetujuan wali nasab dan terdapat enam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sakti Sebelat yang dilaksanakan oleh wali hakim tanpa persetujuan wali nasab. Faktor penyebabnya antara lain penolakan wali nasab tanpa penetapan wali ‘adhal dari Pengadilan Agama, jarak geografis wali, serta ketidakjujuran administratif dari pihak mempelai perempuan. Tinjauan hokum islam terhadap kewenangan wali hakim menikahkan tanpa persetujuan wali nasab berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum positif, seluruh pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah, karena wali nasab masih ada dan memenuhi syarat, serta pengalihan kewenangan kepada wali hakim tidak didasarkan pada alasan syar’i dan prosedur hukum yang sah.

Actions (login required)

View Item