Jual Beli Kepemilikan Bersama Tanah Kavling Plasma dan Mediasi Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Koperasi Produsen Sawit Bersama Nagari Air Haji Pasaman Barat)

Kasabda, Rendi (2026) Jual Beli Kepemilikan Bersama Tanah Kavling Plasma dan Mediasi Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Koperasi Produsen Sawit Bersama Nagari Air Haji Pasaman Barat). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) COVER-DAFTAR ISI RENDI KASABDA-2213040131.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I RENDI KASABDA-2213040131.pdf - Published Version Download (533kB)
	Text (BAB III) BAB III RENDI KASABDA-2213040131.pdf - Published Version Download (698kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) BAB V-DAFTAR PUSTAKA RENDI KASABDA-2213040131.pdf - Published Version Download (504kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT RENDI KASABDA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (19MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik jual beli serta mediasi penyelesaian konflik jual beli tanah kavling perkebunan sawit plasma menurut Hukum Ekonomi Syari’ah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu menganalisisnya secara kualitatif dan menarik sebuah kesimpulan dengan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, praktik jual beli tanah kavling plasma belum sepenuhnya memenuhi rukun akad dalam hukum ekonomi syari’ah, terutama terkait kejelasan objek dan hak milik yang dapat membatalkan sahnya akad. Kedua, mediasi penyelesaian konflik dilakukan secara internal dengan mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan, namun kelemahannya meliputi belum adanya mekanisme tertulis dan mediator yang tidak netral karena merangkap sebagai pengurus koperasi. Implikasinya adalah sebelum transaksi, pembeli disarankan memeriksa langsung kondisi lahan dan sertifikat untuk memastikan kejelasan objek. Penyelesaian konflik berbasis prinsip keadilan dan kedamaian dalam syari’ah, dan hasil mediasi sebaiknya dituangkan secara tertulis. Jika pengurus koperasi terlibat, mediator netral perlu diangkat untuk memastikan proses yang adil.

Actions (login required)

View Item