Penolakan Itsbat Nikah Dengan Wali yang Diiwakilkan ( Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Min

Ardani, Rifki Hajria (2025) Penolakan Itsbat Nikah Dengan Wali yang Diiwakilkan ( Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Min. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) Rifki Hajria Ardani_2113010015_COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (681kB)
	Text (BAB I) Rifki Hajria Ardani_2113010015_BAB I.pdf - Published Version Download (651kB)
	Text (BAB III) Rifki Hajria Ardani_2113010015_BAB III.pdf - Published Version Download (632kB)
	Text (BAB V) Rifki Hajria Ardani_2113010015_BAB V.pdf - Published Version Download (593kB)
	Text (FULL TEXT) Rifki Hajria Ardani_2113010015_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penolakan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri di Pengadilan Agama Maninjau, sebagaimana tercatat dalam Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Min. Pokok permasalahan muncul ketika permohonan pengesahan pernikahan yang dilakukan secara siri ditolak oleh majelis hakim. Latar belakang penolakan ini disebabkan oleh penggunaan wali yang diwakilkan (taukil wali) melalui panggilan video kepada seorang ulama setempat, karena wali nasab mempelai wanita sedang berada di Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah tersebut dan mengidentifikasi dampak penolakan terhadap hak-hak pasangan serta anak yang lahir dari perkawinan mereka. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), data primer diperoleh dari dokumen penetapan perkara Pengadilan Agama Maninjau, sementara data sekunder didapat dari buku, jurnal, dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan teknik kajian isi (content analysis) dan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada ketidaksesuaian prosedur perwakilan wali dengan hukum positif, khususnya Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan wali hakim baru dapat bertindak setelah adanya putusan pengadilan. Namun, dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang sah, karena taukil wali diakui dalam fikih, dan seluruh rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi secara sempurna. Dampak dari penolakan ini berpotensi merugikan hak-hak keperdataan pasangan dan anak, seperti status hukum anak dan administrasi lainnya. Dengan demikian, putusan hakim lebih mengedepankan kepastian hukum formal daripada kemaslahatan yang lebih luas bagi pemohon.

Actions (login required)

View Item