Peran Kelurahan Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Baik Di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang Perspektif Fiqih Siyasah

Fatihah, Nurul (2025) Peran Kelurahan Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Baik Di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (530kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf - Published Version Download (761kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) BAB 5-DAPUS.pdf - Published Version Download (385kB)
	Text (FULLTEXT SKRIPSI NURUL FATIHAH) SKRIPSI FULLTEXT NURUL FATIHAH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penerapan prinsip-prinsip Pelayanan di tingkat kelurahan memegang peranan penting sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan lokal. Di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya keramahan pelayanan, ketidakjelasan penunjukan panitia kegiatan, minimnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: sejauh mana prinsip pelayanan diterapkan di Kelurahan Ampang, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap penerapan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan prinsip Pelayanan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai fiqih siyasah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, memanfaatkan wawancara sebagai data primer dan dokumen resmi sebagai data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Pelayanan di Kelurahan Ampang belum sepenuhnya mengarah pada upaya mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Hambatan utama meliputi pelayanan publik yang kurang ramah, praktik diskriminatif, minimnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya keterbukaan informasi. Dari perspektif fiqih siyasah, penerapan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syar’i seperti keadilan (‘adl), musyawarah (syura), amanah, dan maslahah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan, serta dorongan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan kelurahan yang amanah, adil, dan melayani secara optimal.

Actions (login required)

View Item