Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasasah Dusturiyah ( Studi Kasus Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Harahap, Haris Mulia (2025) Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasasah Dusturiyah ( Studi Kasus Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (coper - daftar isi) coper sampai abstrak fffdf.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I fdf.pdf - Published Version Download (916kB)
	Text (BAB III) BAB III fdf watermak.pdf - Published Version Download (744kB)
	Text (BAB V- DARTAR PUSTAKA) BAB V fdf.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (FULL TEKS) fullllllll.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam proses pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa di Desa Batang Nadenggan, yang tidak memperoleh legitimasi penuh dari masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian praktik pengangkatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengangkatan perangkat desa di Desa Batang Nadenggan, menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, dan meninjau praktik tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa dan dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa telah melalui tahapan formal, meliputi penjaringan, penyaringan, pendaftaran bakal calon, tes tertulis dan wawancara, serta rekomendasi camat sebelum pelantikan. Meski demikian, praktik di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah, karena dominasi kepala desa dalam proses seleksi mengabaikan keterlibatan tokoh masyarakat sebagai unsur partisipatif. Kondisi ini menimbulkan tantangan terhadap prinsip transparansi dan legitimasi hukum dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pengangkatan perangkat desa seharusnya tidak hanya mematuhi prosedur administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dan spiritual, seperti keadilan, amanah, kompetensi, partisipasi, dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan desa sekaligus memastikan legitimasi sosial dan moral bagi perangkat yang diangkat.

Actions (login required)

View Item