Pengelolaan Hutan Mangrove di Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fikih Biah: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010

Erlina, Puja (2025) Pengelolaan Hutan Mangrove di Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fikih Biah: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover.pdf - Published Version Download (674kB)
	Text (BAB I) Skripsi BAB 1.pdf - Published Version Download (526kB)
	Text (BAB III) Skripsi BAB III.pdf - Published Version Download (553kB)
	Text (BAB V- Daftar Pustaka) Skripsi BAB V- Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) full textt.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan merusak ekosistem seperti membuang sampah rumah tangga dan kurangnya pengelolaan terhadap hutan mangrove yang menyebabkan kerusakan dan hilangnya sebagian ekosistem hutan mangrove. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian hukum empiris. Rumusan masalah dalam penelitian, bagaimana analisis implementasi peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2010 dalam pengelolaan hutan mangrove di Nagari Maligi kabupaten Pasaman Barat dan bagaimana penerapannya perspektif fikih biah oleh dinas lingkungan hidup kabupaten Pasaman Barat, serta tantangan dalam melakukan pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk mengetahui bagaimana analisis implementasi peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2010 dalam pengelolaan hutan mangrove di nagari Maligi. Kedua, untuk mengetahui faktor penyebab kurangnya pengelolaan terhadap hutan mangrove di nagari Maligi. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hutan mangrove oleh DLH kabupaten Pasaman Barat perspektif fikih bi’ah. Hasil penelitian adalah pertama, analisis implementasi peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2010 dalam pengelolaan hutan mangrove di Nagari Maligi belum berjalan dengan optimal,namun terdapat beberapa pasal dalam Perda tersebut yang telah dijalankan secara baik dan konsisten. Kedua, faktor penyebab kurangnya pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove di nagari maligi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010. Oleh karena itu, diharapkan pihak dinas lingkungan hidup dan pemerintah agar melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan secara rutin. Ketiga, pengelolaan hutan mangrove di nagari maligi kabupaten pasaman barat perspektif fikih biah menunjukan bahwa pandangan fikih lingkungan ini dalam pengelolaan lingkungan adalah usaha untuk mencapai kesejahteraan, sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Praktik pengelolaan mangrove di nagari Maligi sudah berjalan di jalur yang tepat secara syariah. Namun, agar implementasi ini bukan sekedar proyek sementara, perlu diperkuat dengan regulasi lokal.

Actions (login required)

View Item