Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Plt.Kepala Jorong Bukit Harapan Perspektif Siyasah Qadha’iyyah

Ima Mustakhim, Mustakhim (2025) Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Plt.Kepala Jorong Bukit Harapan Perspektif Siyasah Qadha’iyyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR IS) COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (765kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (487kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (387kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V.pdf Download (292kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa pemberhentian dan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Jorong Bukit Harapan di Nagari Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun rumusan masalahnya meliputi: Pertama, bagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG tentang sengketa pemberhentian dan pengangkatan Plt. Kepala Jorong Bukit Harapan dapat dianalisis secara yuridis normatif, kedua,bagaimana putusan tersebut relevan dan dapat ditinjau dari perspektif Siyasah qadha’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan fokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dan analisis hukum sebagai sebuah sistem norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pemberhentian tersebut cacat secara prosedural karena tidak mengikuti tahapan administratif yang diwajibkan, seperti pemberian sanksi sebelumnya, sehingga melanggar AUPB. Oleh karena itu, gugatan penggugat dikabulkan dan keputusan dibatalkan. Dari perspektif siyasah qadha’iyyah, tindakan pejabat yang memberhentikan secara sepihak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-'adl), tanggung jawab (mas'uliyyah), dan proseduralitas (ijra'at) yang merupakan pilar penting dalam sistem peradilan Islam. Putusan PTUN yang membatalkan SK pemberhentian tersebut mencerminkan penegakan prinsip keadilan, kesetaraan di mata hukum, dan objektivitas, serta selaras dengan nilai-nilai Siyasah qadha’iyyah.

Actions (login required)

View Item