Analisis yuridis 11 putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak lanjut tahap pembuktian pada sengketa hasil pemilihan kepala daerah Sumatera Barat Tahun 2024

Akmal, Hidayatul (2025) Analisis yuridis 11 putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak lanjut tahap pembuktian pada sengketa hasil pemilihan kepala daerah Sumatera Barat Tahun 2024. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Hidayatul Akmal NIM 1913030149 Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (907kB)
	Text (BAB I) Hidayatul Akmal NIM 1913030149 BAB I.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (BAB III) Hidayatul Akmal NIM 1913030149 BAB III.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) Hidayatul Akmal NIM 1913030149 BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (249kB)
	Text (Full Text) Hidayatul Akmal NIM 1913030149 Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan yuridis MK dalam menolak permohonan sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat, serta menelaah pengaruh isi permohonan terhadap putusan MK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari dokumen putusan resmi MK, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas permohonan tidak dapat diterima MK karena tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara, keterlambatan pengajuan permohonan, serta tidak adanya bukti yang cukup terhadap dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Selain itu, beberapa permohonan juga tidak dapat diterima karena uraian dalil yang tidak jelas atau tidak runtut. Permohonan Gugur karena Pemohon tidak hadir pada sidang pemeriksaan pendahuluan. Permohonan ditarik kembali karena pemohon mengajukan surat Pencabutan Perkara. Hal ini menunjukkan bahwa MK sangat menekankan kepatuhan terhadap prosedur dalam proses penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa ketepatan dalam mengikuti prosedur hukum dan kekuatan argumentasi menjadi faktor utama diterimanya permohonan sengketa di MK. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik hukum acara pemilu dan menyarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan pendekatan empiris untuk memperluas sudut pandang terhadap dinamika persidangan sengketa Pilkada.

Actions (login required)

View Item