Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Proses Perizinan Tambang Rakyat (Studi Kasus di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)

Lestari, Winda (2025) Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Proses Perizinan Tambang Rakyat (Studi Kasus di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) COVER DLL WINDA LESTARI.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I WINDA.pdf - Published Version Download (543kB)
	Text (BAB III) BAB III WINDA.pdf - Published Version Download (847kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (735kB)
	Text (FULL TEXT) SKRIPSI WINDA LESTARI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya aktivitas tambang rakyat tanpa izin (ilegal) di daerah tersebut yang berlangsung secara turun-temurun dan minim intervensi dari pemerintah, baik dalam hal pembinaan, sosialisasi hukum, maupun pendampingan teknis perizinan. Rumusan masalah penelitian ini adalah kenapa pertambangan rakyat di desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tidak memiliki izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, serta dianalisis dengan teori perizinan, teori implementasi hukum, dan perspektif siyasah syar’iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU No. 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya berjalan efektif. Banyak masyarakat tidak memahami prosedur perizinan, terbentur biaya dan birokrasi yang rumit, serta tidak mendapatkan informasi dan pendampingan yang memadai dari pemerintah. Faktor-faktor penghambat tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih menambang tanpa izin. Aktivitas tambang ilegal ini berdampak pada berbagai aspek: secara hukum, terjadi pembiaran pelanggaran terhadap regulasi; secara sosial, muncul konflik dan ketimpangan akses; secara ekonomi, tambang rakyat menjadi sumber penghidupan namun dalam situasi yang tidak terlindungi dan tidak berkelanjutan. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat yang seharusnya dijaga oleh pemerintah. Dengan demikian, dibutuhkan reformulasi kebijakan perizinan tambang rakyat yang lebih inklusif, sederhana, dan berpihak pada masyarakat kecil, serta diiringi penegakan hukum yang adil dan edukatif.

Actions (login required)

View Item