Peredaran Helm Non SNI di Kota Padang Perspektif Fikih Muamalah

Yazid, Muhammad (2025) Peredaran Helm Non SNI di Kota Padang Perspektif Fikih Muamalah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (536kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (727kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V.pdf - Published Version Download (648kB)
	Text (FULL TEXT) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik peredaran helm yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (Non SNI) di Kota Padang dalam perspektif fikih muamalah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya penjualan helm Non SNI yang masih ditemukan di berbagai toko maupun pasar, meskipun pemerintah telah menetapkan aturan kewajiban penggunaan helm berstandar SNI. Helm Non SNI berpotensi besar membahayakan keselamatan konsumen karena kualitasnya rendah dan tidak memenuhi standar keamanan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan dari aspek hukum positif maupun fikih muamalah. Permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana praktik jual beli helm Non SNI di Kota Padang?, (2) Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik tersebut? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam serta dokumentasi terhadap penjual dan pembeli helm di sejumlah toko di Kota Padang. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, skripsi, dan jurnal yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran helm Non SNI masih terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah, harga yang relatif lebih murah, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya SNI. Dalam pandangan fikih muamalah, transaksi jual beli helm Non SNI sah secara rukun karena terdapat penjual, pembeli, dan akad. Namun dari sisi syarat objek akad, transaksi ini tidak sah karena mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan kualitas dan manfaat barang. Helm Non SNI tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya, yakni melindungi kepala. Penjual pun memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak memperjualbelikan barang yang membahayakan. Dengan demikian, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam muamalah Islam.

Actions (login required)

View Item